Membayar Pajak Pada Australia Perdagangan Forex, MenKeu Australia ‘Tinjau Ulang’ Pajak Untuk

Peringkat broker opsi biner:

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia

Penulis: Dwiya Freelancer ( August 3, 2020 – 1:22 pm ) Filed Under: Artikel Tagged With: belajar trading forex, pajak, trading forex

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia – Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Perlakuan Pajak

Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari RP 2.050.000 per bulan.

Pajak Trading Forex di Indonesia

Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik karyaan swasta maupun pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari 2 juta maka anda wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2020) Bahkan untuk transaksi saham sekarang juga dikenakan pajak. Kalau karyawan dan wirausaha hingga pelaku trading saham harus membayar pajak lalu bagaimana dengan mereka yang menjalankan bisnis trading forex, apakah juga harus membayar pajak? Berikut penjelasannya.

Sama halnya dengan karyawan, wirausaha dan pelaku transaksi saham aktivitas transaksi trading forex juga dikenakan pajak. Penerapan pajak yang berkenaan dengan aktivitas trading forex, sudah pernah diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf l undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) nomor 36 tahun 2008. Menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama ditegaskan, bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan (PPh) karena selisih kurs mata uang asing atau trading forex, akan mengikuti tarif PPh umum pasal 17 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 yang mana bagi orang selaku wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OP) adalah sebagai berikut:

  • Sampai dengan 50.000.000 pajak 5 %
  • Di atas 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 pajaknya 15%
  • Di atas 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 pajaknya 25%
  • Di atas 500.000.000 pajaknya 30%

Demikian pula halnya dengan pelapor pajak atas penghasilan selisih kurs mata uang asing akan mengikuti kewajiban WP OP pada umumnya. Yaitu dilakukan pada saat penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini sebagai bagian dari penghasilan lainnya, sesuai dengan yang telah diatur dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Sehubungan dengan transaksi trading forex, maka atas penghasilan selisih kurs mata uang asing yang diperoleh seorang pelaku trading forex, akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Hal ini karena termasuk dalam pengertian penghasilan teratur (penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam ssetiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final) sesuai dengan KEP-537/PJ/2000

Pajak Forex Di Luar Negeri

Jika anda trading di broker lokal, tentunya perhitungan pajak ini perlu anda masukkan dalam perhitungan money management trading anda nantinya. Terlebih jika ternyata diputuskan bahwa loss pun harus bayar pajak. Diluar negeri sendiri yang regulasinya ketat seperti US, jerman, perancis dan Australia, besaran tetapan nilai pajak yang berlaku terlalu sering berubah-ubah. Bahkan di UK, pajak untuk forex adalah free. Sebagian besar regulasi dinegara-negara tersebut menyebutkan bahwa, selama trading forex tersebut bukanlah pendapatan utama, maka tidak akan dikenai pajak. Karena sebenarnya pajak untuk usaha forex trading tersebut sudah dibayar si perusahaan broker. Itu sebabnya ada spread, komisi, swap dan biaya lain yang kadang dikenakan oleh broker kepada trader.

Bagi trader Indonesia yang kebetulan memang bermain dibroker luar, berita mengenai pajak ini tentunya belum merupakan hal yang serius. Apalagi karena sampai saat ini belum ada mekanisme keuangan di Indonesia yang bisa memantau aliran dana, antara trader Indonesia dan broker luar, terutama jika transaksi memakai payment processor seperti neteller, skrill atau memakai perantara seperti IB atau excharge online. Namun dengan adanya pengenaan pajak bagi para pelaku trading forex, sebenarnya menguntungkan. Hal ini karena pelaku trading forex tidak perlu lagi menjelaskan aliran dana kepada perbankan. Bahkan pelaku trading forex juga tidak akan dicurigai apabila ada aliran dana dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya.

Hukum Pajak Formal Indonesia Versus Australia

Sejak diberlakukannya UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) pada tanggal 1 Januari 1984, substansi persoalan hukum yang diatur tampaknya terus mengalami perubahan. Sekalipun UU KUP sudah diubah sebanyak empat kali, yakni tahun 1994, 2000, 2007, dan 2009, kebaruan yang menjadi harapan semua pihak, perlu diakomodasi berkelanjutan.

Tuntutan kebaruan mengikuti perkembangan dunia usaha menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Tentu kita masih ingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-X/2020 berkaitan dengan pengujian soal keberatan maupun banding atas Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 ayat 5d UU KUP No 28/2007. Sekalipun pengujian dimenangkan pemerintah, namun pemerintah menilai perlu menyusun ulang aturan formal yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

Peringkat broker opsi biner:

Dengan cara itu, sedikitnya dua harapan menjadi kepentingan bersama. Pertama, harapan tidak terjadi lagi uji materi UU (constitutional review) oleh berbagai pihak yang merasa diperlakukan kurang adil dalam konteks pembayaran pajak. Kedua, harapan semakin tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berkenaan dengan hal itu, tepat jika saat ini Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk tim melakukan pengkajian ulang terhadap UU KUP. Sebab, cukup banyak ketentuan yang perlu diubah, termasuk menutup celah (loophole), yang mungkin dapat dimanfaatkan Wajib Pajak (WP) untuk menghindari pajak.

Dari latar belakang tersebut, tulisan ini membahas secara ringkas perbandingan antara ketentuan pajak formal yang diterapkan oleh Australia dan Indonesia.

Ramzil Huda
Pegawai Direktorat Inteldik Direktorat Jenderal Pajak

Sistem hukum

Pada praktiknya, UU pajak yang diterapkan di Indonesia merupakan UU yang dibuat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Dan, mendapat pengaruh dari berbagai sistem perpajakan yang telah diterapkan otoritas pajak di berbagai belahan dunia. UU Perpajakan Indonesia selalu berubah mengikuti perkembangan yang terjadi secara internasional.

Pembandingan dan pembelajaran suatu sistem perpajakan negara lain dapat membantu agar UU pajak Indonesia bisa lebih matang sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Australia merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari enam negara bagian yang disebut state dan dua daerah teritorial di daratan utama serta beberapa daerah ekstra-teritorial. Masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat UU sendiri dengan pengecualian atas beberapa kewenangan tertentu. Pemungutan pajak merupakan kewenangan pemerintah pusat yang disebut dengan commonwealth.

Australia menganut sistem hukum common law yang kadang diistilahkan dengan judge make law. Artinya, meski terdapat UU tertulis yang dijadikan sebagai landasan hukum, dasar keputusan hakim (ratio decidendi dan obiter dicta) merupakan suatu jurisprudensi yang mengikat untuk digunakan dalam kasus yang sama setelahnya. Di sini, hakim mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menginterpretasikan UU tersebut.

Pengadilan di Australia selain terdiri atas pengadilan federal juga mempunyai Pengadilan Negara Bagian dan Teritori. Sistem pengadilan tersebut berjenjang seperti pengadilan federal yang terdiri dari Federal Court, Full Federal Court, dan yang tertinggi adalah High Court, pengadilan yang berada di ibukota Australia, Canberra.

Sengketa perpajakan diselesaikan pertama kali berupa objection (keberatan) kepada Commissioner (semacam Dirjen Pajak di Indonesia), kemudian review atas keputusan tersebut di Administrative Appeals Tribunal. Selanjutnya, appeal (banding) kepada pengadilan federal secara berjenjang dengan keputusan tertinggi berada di High Court.

Berbeda dengan Australia, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Civil Law. Dengan sistem ini, hakim hanya menginterpretasikan UU yang sudah ada tanpa ada kewenangan untuk mengatur hal yang berada diluar pasal dalam UU.

Berkaitan dengan sistem pengadilan, di Indonesia pengadilan sipil terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi. Namun, kasus sengketa perpajakan bukan merupakan kewenangan pengadilan-pengadilan tersebut, tetapi berada di Pengadilan Pajak. Apabila proses di pengadilan pajak telah dilalui, kasus masih dapat dilakukan peninjauan kembali di MA.

Cakupan pajak

Australia mempunyai ketentuan Pajak Commonwealth dan Pajak Negara Bagian. Kewenangan Pajak Commonwealth adalah atas Pajak Penghasilan (PPh), Fringe Benefit Tax (FBT), Superannuation, Mineral Resources Rent Tax (MRRT), Petroleum Resource Rent Tax (PRRT). Sementara untuk PPN (Good and Services Tax/GST), kewenangan pemungutan memang berada di pemerintah Commonwealth, tapi seluruh penerimaan PPN akan dikembalikan kepada masing-masing negara bagian.

Sama halnya dengan Australia, Indonesia juga mempunyai pajak pusat dan daerah. Pajak pusat berupa PPh, PPN, sebagian PBB, dan Bea Materai. Berkaitan dengan PPN, di Indonesia, PPN murni merupakan penerimaan pemerintah pusat dan hanya akan dibagikan kepada daerah melalui mekanisme APBN.

Untuk mengatur ketentuan formal terkait perpajakan, Australia mempunyai Taxation Administration Act 1953(Cth) (TAA 1953). UU ini pada bagian awal mengatur mengenai kewenangan Commissioner. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hak bagi WP juga diatur oleh UU ini berkaitan dengan pengajuan keberatan (objection) kepada Commissioner, review kepada Administrative Appeals Tribunal (AAT) dan banding (appeal) kepada Pengadilan Federal.

Australia juga mempunyai UU yang mengatur mengenai konsultan pajak dalam Tax Agent Services Act 2009(Cth). UU tersebut mengatur tentang profesi konsultan pajak. Tujuannya agar jasa yang diberikan oleh konsultan pajak memenuhi standar profesional dan beretika.

Berbeda dengan Australia, di Indonesia, hukum pajak formal yang mengatur PPh dan PPN diatur oleh UU KUP. Sementara UU PBB dan Bea Materai mempunyai sekaligus ketentuan formal dan ketentuan material. Seperti halnya Australia, UU KUP juga mengatur mengenai hak dan kewajiban WP, sanksi administratif dan pidana serta wewenang otoritas perpajakan yang dalam hal ini berada pada Dirjen Pajak.

Berkaitan dengan pengaturan konsultan pajak, negeri ini tidak mempunyai aturan setingkat UU untuk mengatur hal tersebut. Indonesia mengatur hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baik untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak maupun untuk penunjukan seorang kuasa bukan dalam beracara pengadilan pajak.

Sanksi pajak

Di Australia, sanksi atas WP diatur dalam TAA 1953. Terdapat dua jenis sanksi administrasi berupa bunga General Interest Charge (GIC) dan Shortfall Interest Charge (SIC). GIC diatur pada section (s) 8AAD, yakni atas jumlah tidak/kurang bayar dikenai sanksi berupa bunga harian sebesar suku bunga pada surat utang bank berjangka 90 hari yang ditetapkan oleh bank sentral ditambah dengan premi 7 persen. Sementara SIC merupakan sanksi bunga atas pembetulan SPT yang diatur pada division 280 dengan sanksi dasar bunga harian bank sentral ditambah premi 3 persen.

Sementara sanksi administrasi berupa denda ditetapkan atas berbagai kewajiban yang tidak dipenuhi oleh WP. Sanksi ini diterapkan dengan mengenakan satuan yang disebut dengan penalty unit (pu).

Satu pu untuk tahun berjalan sebesar 170 dollar Australia. Apabila kejadian pelanggaran terjadi sebelum 28 Desember 2020, maka nilai satu penalty unit adalah 110 dollar Australia. Jika pada ketentuan diatur bahwa satu pelanggaran dikenakan denda sebesar 20 pu, maka jumlah denda yang harus dibayar oleh WP sebesar 3.400 dollar Australia. Jumlah denda yang dikenakan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun jumlah maksimum denda adalah 100 pu.

Berkaitan dengan sanksi pidana, TAA juga mengatur bahwa WP yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara. Pidana penjara yang diatur TAA 1953 ada dua jenis, yakni penjara yang tidak lebih dari satu tahun dan penjara dua tahun.

Pengenaan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda saja, pidana ataupun kumulatif keduanya.

Soal pelanggaran perpajakan yang dianggap merupakan tindakan kriminal seperti penggelapan pajak (tax fraud), Australia menerapkan Criminal Code Act 1995(Cth). UU ini mengatur tindakan penggelapan pajak yang dilakukan WP dengan ancaman pidana penjara selama sepuluh tahun.

Ada juga UU crimes (Taxation Offences) Act 1980(Cth). UU ini mengatur sanksi pidana dan/atau denda atas skema yang dibuat dan dijalankan individu untuk mencegah WP Badan membayar pajak.

Sama dengan ketentuan di Australia, UU KUP di Indonesia juga mengatur pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa bunga terdapat dalam beberapa pasal terkait seperti pasal 8 atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT), pasal 9 atas terlambat bayar, pasal 13 atas hasil ketetapan (SKP), pasal 14 berupa surat tagihan pajak (STP), dan pasal 19 terkait bunga penagihan.

Namun, terdapat perbedaan terkait seberapa besar bunga yang dikenakan. Hal ini dikarenakan sanksi bunga dalam UU KUP adalah tetap sebesar 2 persen sebulan, bukan bunga harian seperti Australia yang suku bunganya berubah sesuai surat utang yang diakui bank sentral.

Berkaitan dengan denda, dalam UU KUP diatur mengenai denda terlambat lapor SPT (pasal 7) dan denda pembetulan ketidakbenaran SPT (pasal 8). Sementara itu, terdapat juga sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (pasal 8), kenaikan atas hasil ketetapan (pasal 13), kenaikan atas ketetapan kurang bayar tambahan (SKPKBT pasal 15). Sanksi pidana dalam UU KUP diatur dalam pasal 38, pasal 39, 39A, pasal 41, 41A, 41B dan 41C. Dalam ketentuan tersebut, dapat ditetapkan hukuman penjara dan denda.

Di Indonesia, juga terdapat ketentuan tentang tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan KUHP terdapat sanksi pidana atas beberapa pelanggaran yang dapat disamakan sebagai pelanggaran perpajakan. Akan tetapi, pasal pidana dalam UU KUP lebih spesifik dan mengatur tindak pidana yang tidak didefinisikan dalam KUHP.

Perlindungan saksi

Otoritas pajak kerap tidak dapat memperoleh data tindak pidana pajak, kecuali terdapat pengaduan yang berasal dari pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaku tindak pidana. Namun, pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut seringkali enggan menyampaikan informasi karena tidak adanya perlindungan hukum atas mereka.

Di negara Australia, perlindungan terhadap saksi terkait perpajakan diatur dalam TAA 1953. Saksi tidak dapat dipaksa di depan pengadilan untuk mengungkapkan bahwa dia memperoleh informasi, jenis informasi yang dia terima ataupun dari mana dia memperoleh informasi tersebut. Adanya ketentuan UU yang mengatur hal tersebut mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perpajakan. Sehingga otoritas pajak dapat lebih mudah memperoleh data penghindaran pajak.

TAA 1953 juga diatur tentang kerja sama antara otoritas pajak pusat dengan negara bagian. Kerja sama yang dimaksud terkait investigasi lintas negara bagian dan legalisasi dokumen untuk diajukan di pengadilan dan tribunal. Ketentuan tentang kerja sama ini membantu koordinasi kedua belah pihak, khususnya soal penggalian potensi perpajakan maupun penegakan hukum.

UU KUP di Indonesia pada dasarnya juga mengatur ketentuan yang kurang lebih sama dengan ketentuan di Australia. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan kerja sama otoritas pajak pusat dan daerah. Hal ini sudah selayaknya menjadi kajian dan perhatian bagi tim perumus dalam menyempurnakan UU pajak.

Dengan adanya penerapan tersebut diharapkan UU KUP lebih komprehensif, loophole yang dapat digunakan WP menghindari pajak pun dapat diminimalisasi. Alhasil UU materiil lebih “bertaji”.

Selain itu, adanya aturan setingkat UU yang mengatur jasa konsultan pajak seperti di Australia layak jadi pertimbangan. Harapannya, praktik perpajakan lebih jelas dan tegas, kepatuhan WP pun meningkat.

Penulis: Ramzil Huda

Alumnus Melbourne Law School, University of Melbourne

Pegawai Direktorat Inteldik Direktorat Jenderal Pajak

Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara

Rekomendasi

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.

Analysis

Seratus Tahun Pajak Pertambahan Nilai

Penulis: Pandu Bestari Soepatmo

“Inflation is the one form pf taxation that can be imposed without legislation.”

PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas menjadi karakteristik PPN.

Penggunaan terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé (TVA) atau Value Added Tax (VAT) sebagai nama lain dari Refined Turnover Tax atau Improved Turnover Tax oleh Alan A. Tait dikatakan misnomer alias salah judul ada benarnya.

Itulah sebabnya tidak setiap negara yang mengadopsi pajak ini memberi label Value Added Tax. Bahkan di tanah kelahiran, yaitu Jerman nama resmi pajak ini masih tetap Umsatzteuer (UST) atau Pajak Peredaran. Padahal, orang Jerman dalam kesehariannya lebih terbiasa menyebut Mehwersteur (MWSt) yang artinya ‘added-value tax.’ Negara lain yang juga menamai Umsatzteuer (UST) adalah Austria. Sementara Jepang memberi label Shohizei atau Pajak Konsumsi; karena memang PPN esensinya adalah pajak atas konsumsi. New Zaeland (1986) yang jelas-jelas mengadopsi VAT dari Inggris memberi label Goods and Services Tax (GST). Selain karena lebih familiar bagi warganya, terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé atau Value Added Tax tidak serta merta mudah dipahami. Istilah GST juga digunakan oleh negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya seperti Kanada (1991), Singapura (1994), Australia (2000), dan Malaysia (2020). Yang menarik, di Pakistan sebutan pajak ini juga GST akan tetapi kepanjangan dari General Sales Tax bukan Goods and Services Tax.

PPN dari dua sisi pandang

Pertambahan nilai atau value added dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat kita lihat melalui dua sisi pandang. Pertama, dari sisi penjumlahan (additive) pertambahan nilai itu berasal dari gaji/upah dan keuntungan (wages plus profits). Kedua, dari sisi pengurangan (subtractive) value-added dapat diperoleh dari ‘output minus input.’ Dulu von Siemens (1918) ketika menyodorkan konsep Veredelte Umsatzteuer menyebutnya brutoumzatz minus vorumsatz. Para ahli mengartikan brutoumzatz minus vorumsatz dengan ‘net turnover’ yang tidak lain adalah ‘penjualan minus pembelian.’ Alhasil, ketika Perancis (1954) memelopori implementasi konsep Improved Turnover Tax dengan label Taxe sur la Valuer Ajouteé ( TVA) atau Pajak atas Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan valuer ajouteé atau pertambahan nilai dalam konteks TVA tidak lain adalah penjualan minus pembelian.

Pertambahan nilai atau seringkali disebut nilai tambah dalam konteks PPN sebagaimana diuraikan di atas dapat kita formulasikan sebagai berikut:

pertambahan nilai = brutoumzatz minus vorumsatz

= gaji/upah (labor income) + keuntungan (capital income)

= output – input = penjualan – pembelian

Dengan formula di atas apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi, yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukan menjadi pertimbangan. Pasalnya, PPN bukan Pajak Penjualan single stage pada level pabrikasi atau Manufacturers’ Sales Tax. “Penjualan minus pembelian” bisa saja terjadi atas barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya. Bahwa nantinya oleh undang-undang (UU) barang-barang tersebut dibebaskan dari PPN, itu persoalan lain. Itulah seninya PPN yang atas dasar prinsip efficiency tidak mungkin setiap mata rantai dalam jalur ekonomi ditunjuk sebagai PKP. Bahkan, di beberapa negara, rezim PPN melakukan grouping’ para PKP guna mempersempit span of control untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Sebagai konsekuensi logis cara pandang di atas muncul metode penghitungan baru yang disebut additive-direct atau accounts method. Alhasil, bagi negara yang mengadopsi PPN ada tiga metode penghitungan yang bisa dipilih. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut.

(1) tarif (t) x (pembayaran gaji/upah + keuntungan): disebut additive-direct atau accounts method;

(2) t x (output – input): disebut subtractive-direct method atau ada kalanya disebut business transfer tax; dan

(3) t x (output) – t x (input): subtractive-indirect method atau sering juga disebut invoice method atau credit method.

Seperti halnya di kebanyakan negara, khususnya negara-negara anggota Uni Eropa, Indonesia mengadopsi subtractive-indirect method atau credit method atau invoice method (cara ke 3). Sementara subtractive-direct method atau business transfer tax (cara ke 2) diadopsi oleh Benin, Mauritania, dan Finlandia. Cara ini juga dipilih Senator AS William V. Roth, Jr.(1985) ketika menyodorkan draft PPN yang kita kenal dengan Roth’s Business Transfer Tax (BTT).

Cara ke-1, yaitu additive-direct memang kurang populer karena terlalu rumit. Namun bukan berarti tidak ada yang mengadopsi cara ini. Michigan satu-satunya negara bagian di AS yang mengadopsi PPN pernah mengadopsi cara ini (OECD, 1998).

Selain ketiga metode di atas, sebetulnya ada satu cara lagi yang disebut additive-indirect method menggunakan rumus: t x (pembayaran gaji/upah) plus t x (keuntungan). Metode ini dilakukan dengan menerapkan tarif terhadap komponen nilai tambah dan tidak langsung terhadap nilai tambah itu sendiri. Secara matematis, seperti juga ketiga cara di atas, additive-indirect method ini juga akan menghasilkan PPN yang harus disetor PKP dalam jumlah yang sama.

K e t e r a n g a n P M W R Total
Transaksi (tidak termasuk pajak)
a. Penjualan 200 600 700 1000
b. Pembelian 0 200 600 700
c. Nilai Tambah (a – b) 200 400 100 300
1. Labor Income (120) (275) (80) (200)
2. Capital Income (80) (125) (20) (100)
1 PPN menurut Additive-direct Method
d. PPN atas Nilai Tambah X [10% (c.1 + c.2)] 20 40 10 30 100
2 PPN menurut Subtractive–direct Method
e. Pajak atas Penjualan minus Pembelian [10% X (a – b) ] 20 40 10 30 100
3 PPN menurut Subtractive-indirect Method
f. PPN Pajak Keluaran (10% X a) 20 60 70 100
g. PPN Pajak Masukan (10% X b) 0 20 60 70
h. PPN yang masih harus disetor (3.f – 3.g) 20 40 10 30 100

P: pemasok bahan baku

W: pedagang besar

R: pedagang pengecer

Berdasarkan ilustrasi di atas, PPN yang disetor pengusaha di mata rantai pemasok bahan baku sampai mata rantai pedagang pengecer bila ditotal akan sama dengan PPN yang dibayar konsumen akhir kepada pedagang pengecer. PPN yang diimplementasikan dari mata rantai paling awal sampai mata rantai paling akhir tersebut disebut comprehensive VAT. Dari tabel di atas, juga terlihat nilai tambah yang terjadi di setiap mata rantai bila ditotal akan sama dengan harga jual barang jadi atau consumer goods di tingkat pedagang pengecer. Kondisi ini tidak terpengaruh berapa pun jumlah mata rantai yang ada. Hal ini sudah barang tentu sangat berbeda dengan Umsatzteuer yang merupakan all stage gross turnover tax. Semakin banyak mata rantai yang ada semakin tinggi akumulasi tax cascading effect yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas inilah yang menjadi karakteristik PPN. Hal ini ditunjukkan dengan efektif beban pajak yang dibayar konsumen sama dengan nominal tarif pajak yang dikenakan secara eksplisit pada level pembelian. Selain itu, sebagai pajak tidak langsung meski pengusaha di setiap mata rantai flow of economy ditunjuk sebagai pemungut PPN sesungguhnya bukan mereka yang menjadi penanggung beban pajak ini. PPN atas perolehan BKP di mata rantai sebelumnya ibarat hanya sebagai talangan yang nantinya akan dikreditkan atas pajak yang wajib ia pungut. Destinataris atau penanggung beban PPN adalah konsumen akhir atau end user. Itulah sebabnya dikatakan bahwa goal dari PPN ialah “to tax private final consumer expenditure.”

PPN versi MK

Bila pertambahan nilai dalam konteks PPN adalah brutoumzatz minus vorumsatz atau selisih penjualan minus pembelian berarti bisa terjadi atas transaksi apa saja. Apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukanlah menjadi pertimbangan. Bahkan bila dikehendaki, barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya bisa saja dipajaki. Di era ekonomi digital saat ini PPN juga menyasar e-commerce. Tidak sebatas transaksi penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di dunia maya, akan tetapi di dunia maya itu sendiri ada digitized goods yang juga menjadi objek PPN. Digitized goods adalah goods yang kita peroleh dengan cara mengunduh via internet. Padahal, digitized goods bisa berupa barang tidak berwujud (intangible goods) dan bisa juga jasa. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) merekomendasi khususnya bagi negara anggota agar perlakuan PPN terhadap digitized goods tidak dipersamakan dengan goods.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan ini menyarankan agar digitized goods diperlakukan seperti halnya jasa. Itulah yang dilakukan banyak negara terkait e-commerce. Alhasil, meski konsep awal tentang PPN ini lahir 100 tahun yang lalu, idealismenya ternyata masih relevan dengan kondisi saat ini. Celakanya, lagi-lagi ketika negara lain sudah sedemikian maju mengoperasikan pajak ini, kita masih berkutat soal “definisi” hanya untuk memastikan apakah atas penyerahan barang tertentu terutang pajak atau tidak. Contoh paling mutakhir ialah definisi PPN versi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam amar Putusan Nomor 39 /PUU-XIV/2020 setebal 124 halaman yang dibacakan tanggal 28 Februari 2020 dikatakan bahwa sesuai terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi. Penegasan tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bila kita memaknainya secara litterlijk’ alias terpaku pada teks yang tertulis. Entah bagaimana kita harus memaknai definisi tersebut. Apalagi Putusan MK tersebut bersifat final and binding. Akibat hukumnya sejak putusan itu diucapkan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Pokok persoalan yang menjadi dasar keluarnya putusan tersebut adalah perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok (basic necessities). Dalam Penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok tersebut meliputi 11 komoditas yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Uji materi terkait Putusan MK tersebut diajukan oleh Dolly Hutari P dan Sutejo. Mereka menuntut MK untuk melakukan judicial review atas penjelasan pasal tersebut. Kedua orang tersebut beralasan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No.42 Tahun 2009 yang membatasi 11 bahan kebutuhan pokok dinilai diskriminatif. Sebab, di dalam kenyataannya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat tidak sebatas 11 komoditas tersebut. Untuk mengambil putusan atas uji materi ini bagi MK jelas tidak mudah. Pasalnya, wewenang MK adalah membatalkan, bukan mengatur. Akibatnya, bila MK membatalkan penjelasan pasal di atas jelas yang terjadi adalah kekosongan hukum. Bisa saja kita memaknai 11 jenis barang yang tercantum dalam penjelasan pasal tersebut hanyalah sebagai contoh, bukan rincian yang limitatif. Pasalnya, MK dalam putusan tersebut menyarankan agar dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) guna menghindari kerancuan jenis barang apa saja yang tergolong kebutuhan pokok. Alasannya, mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok dalam PP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Yang masih menyisakan ganjalan dari Putusan MK tersebut ialah bagaimana kita memaknai definisi PPN versi MK bahwa PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi.

Konstruksi legislasi

Meski idealisme von Siemens dan Adams menjadi ruh pajak ini akan tetapi dalam konstruksi legislasi hanyalah salah satu aspek dari beberapa aspek yang ada. Paling tidak ada delapan aspek yang menjadi komponen legislasi PPN yang meliputi tipe PPN, prinsip pemungutan, metode penghitungan, jenis-jenis penyerahan bebas PPN, teknis pembebasan, sektor-sektor yang mendapat perlakuan khusus, tarif, dan a tax-inclusive rate atau a tax-exclusive rate. Padahal, masing-masing aspek menawarkan pilihan-pilihan. Jumlah alternatif yang ditawarkan tiap-tiap aspek tersebut bisa dua, tiga, atau bahkan empat. Sementara gagasan von Siemens dan Adams ada pada aspek metode penghitungan. Alhasil, konstruksi sebuah legislasi PPN dibangun dari kombinasi pilihan-pilihan tersebut. Kalau saja masing-masing aspek kita batasi maksimal menawarkan 3 pilihan maka minimal ada 3 2 X 2 6 atau 576 kombinasi yang bisa dibangun. Oleh karena itu, jangan heran bila nyaris tidak ada kombinasi legislasi PPN yang persis sama di antara negara-negara yang mengadopsi pajak ini. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif masing-masing negara. Apalagi, tujuan untuk apa pajak ini diadopsi oleh suatu negara ada 2 (dua) pendekatan yang berbeda satu sama lain. Pertama, PPN dimaksudkan hanya sebagai cara untuk memungut pajak atas penjualan. Kedua, PPN sebagai indirect methods of personal taxation atau sebagai cara tidak langsung untuk memajaki penghasilan orang pribadi melalui prinsip-prinsip ability to pay principles dan benefit principles of taxation (Clara K. Sullivan).

Meski “desain” legislasi pajak ini dapat sangat bervariasi, dalam implementasinya kita jumpai adanya kombinasi favorit tertentu. Sebut saja misalnya European-style VAT. Ciri-ciri utama PPN model ini menyangkut 3 (tiga) aspek. Pertama, menyangkut tipe. PPN model ini menganut consumption type of VAT. Hal ini ditandai dengan dibolehkannya PPN atas perolehan barang modal dikreditkan sebagai pajak masukan. Kedua, aspek transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara. PPN model ini menggunakan destination principle. Artinya, PPN dikenakan di destinasi di mana barang atau jasa dikonsumsi—bukan di mana diproduksi. Alhasil, atas impor BKP dikenai pajak sementara atas ekspor BKP dibebaskan dari PPN melalui mekanisme border tax adjustment (BTA). Ketiga, terkait metode penghitungan European-style VAT mengadopsi credit method atau invoice method.

Legenda “Sixth Directive”

European-style VAT adalah produk harmonisasi sistem PPN negara-negara anggota MEE. Meski konstruksi legislasi pajak ini otonom masing-masing negara, tidak demikian sepenuhnya di Eropa. Council of Europen Communities (Dewan Masyarakat Eropa) tahun 1977 meminta kepada setiap negara anggota minimal agar ketiga aspek di atas harus sama. Ketentuan itu dituangkan dalam Sixth Directive. Kehadiran harmonisasi sistem PPN ini menggantikan Second Directive (1967) yang merupakan harmonisasi sistem Pajak Penjualan sebelumnya. Konsekuensi logis negara-negara yang mengadopsi PPN berkiblat pada Eropa menjadikan Europen-style VAT produk Sixth Directive tersebut seakan menjadi kombinasi favorit khususnya terkait tipe PPN, metode penghitungan dan prinsip pemungutan. Yang tidak kalah menarik Sixth Directive itu sendiri menjadi legenda model harmonisasi sistem PPN di Eropa. Disebut legenda karena model harmonisasi sistem PPN tersebut beroperasi tidak terbatas ketika organisasi kawasan tersebut bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Ketika MEE menjadi suatu pasar bebas atau pasar tunggal bersamaan dengan berubahnya nama menjadi Uni Eropa (UE) model harmonisasi sistem PPN yang harus ditaati negara-negara anggota ternyata tetap Sixth Directive.

Perubahan mendasar atas Sixth Directive terjadi ketika MEE berubah menjadi UE. Khusus menyangkut transaksi perdagangan intracommunity atau sesama anggota, MEE yang awalnya mengadopsi destination principle sejak 1 Januari 1993 berubah menjadi origin principle. Destination principle hanya diberlakukan atas transaksi perdagangan dengan negara di luar UE. Perubahan ini adalah konsekuensi organisasi kawasan ini sebagai pasar bebas atau pasar tunggal. Dengan kata lain, negara-negara anggota UE sampai saat ini masih mengoperasikan European-style VAT. Seiring berjalannya waktu perubahan terhadap Sixth Directive terus berlangsung. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya dunia usaha, sesuai prinsip yang dianut PPN, yaitu flexibility. Pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dihapus, diganti dan bahkan diperbaharui. Yang menarik, nama model harmonisasi sistem PPN ini tetap Sixth Directive. Akibatnya, setelah berjalan beberapa dekade Sixth Directive penuh sekali dengan aturan tidak saja yang sedang berlaku melainkan juga aturan-aturan yang pernah ada. Oleh karena itu, mungkin untuk memudahkan pemahaman bagi anggota tahun 2006 UE terpaksa mengganti Sixth Directive dengan model harmonisasi sistem PPN yang baru yang hanya berisi ketentuan yang sedang berlaku saja. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 harmonisasi sistem PPN yang baru tersebut dinamai VAT Directive.

Indonesia termasuk salah satu yang mengoperasikan European-style VAT produk Sixth Directive yang telah berganti dengan VAT Directive itu. Di Amerika Serikat draf PPN yang pernah diperkenalkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat asal Oregon, Al Ullman (1979) termasuk European-style VAT. Munculnya model ini ternyata memicu lahirnya Keen and Smith Viable Integrated VAT atau Keen and Smith VIVAT. Begitu pula McLure’s CVAT atau McLure’s Compensating VAT yang merupakan modifikasi Varsano’s Little Boat Model. Lagi-lagi itulah seninya PPN. Kita tidak bisa berharap PPN di suatu negara persis sama dengan PPN di negara lainnya. Ternyata seni tidak selamanya ditunjukkan dengan nilai-nilai budaya. Model lain yang juga tidak kalah menarik ialah Roth’s Business Transfer Tax versi Senator AS William V. Roth, Jr. Konsekuensi munculnya berbagai varian PPN menyebabkan parameter guna menilai kinerja penerimaan PPN suatu negara juga tidak sama. Negara yang mengadopsi income-type of VAT lebih relevan menggunakan productivity ratio sementara yang mengadopsi consumption-type of VAT seperti Indonesia lebih relevan menggunakan C-efficiency ratio.

Pajak objektif yang regresif

Netralitas sebagai karakteristik PPN sebagaimana diuraikan terdahulu adalah konsekuensi logis pajak ini sebagai pajak objektif yang tidak boleh membedakan perlakuan kepada siapa BKP atau JKP diserahkan. Sebagai pajak konsumsi, bila atas setiap konsumsi dikenai pajak dengan tarif tunggal, maka pajak ini akan proporsional terhadap konsumsi seseorang. Akan tetapi sebaliknya terhadap penghasilan (income), pajak ini menimbulkan dampak regresif. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang justru semakin ringan beban pajaknya. Hal ini disebabkan porsi konsumsi (C, consumption) bagi si miskin (p, poor people) terhadap penghasilannya (Y) lebih besar dari mereka yang lebih kaya (r, rich people). Dengan kata lain, Cp/Yp > Cr/Yr. Bila t merepresentasikan tarif PPN yang berlaku, alhasil tCp/Yp > tCr/Yr yang artinya, ratio antara PPN yang dibayar dengan penghasilan yang diperoleh lebih tinggi pada si miskin ketimbang si kaya. Si kaya penghasilannya selain untuk konsumsi dapat ia manfaatkan untuk menabung (saving), bahkan juga untuk investasi. Kondisi ini jelas mengusik rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan beberapa alternatif mengurangi dampak regresif sekaligus menciptakan rasa adil.

Menyikapi dampak regresif PPN, Brazil pernah menempuh pemberlakuan multitarif dari nol persen sampai 217 persen (IMF, 1988). Barang-barang kebutuhan primer diberlakukan tarif rendah, sementara BKP yang hanya dikonsumsi lapisan masyarakat tertentu dikenai tarif tinggi. Upaya mengurangi dampak regresif dengan mengimplementasikan multitarif jelas mengurangi netralitas pajak ini yang justru menjadi kelebihan PPN. Oleh karena itu, beberapa negara menempuh cara berbeda. Indonesia yang mengadopsi PPN sebagai bagian Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) tahun 1983 mengintroduksi tambahan pajak selain PPN. Pajak tersebut ialah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM, Luxury Tax). Atas BKP yang hanya dikonsumsi oleh lapisan masyarakat tertentu selain dikenai PPN dikenai PPn BM. Sementara atas produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok warga (basic necessities) dikecualikan dari pengenaan PPN. Di beberapa negara tambahan pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk excise (cukai). Lain lagi yang ditempuh Singapura. Mengaku belajar dari pengalaman negara lain selain secara khusus juga melakukan studi terkait dampak regresif PPN, negeri jiran ini menempuh cara berbeda. Dengan anggapan yang dilakukan negara lain kontraproduktif, Pemerintah Singapura menerbitkan GST Voucher guna meringankan beban mereka yang berpenghasilan rendah (prasejahtera).

Rezim PPN Singapura lebih mengedepankan “netralitas PPN” sebagai karakteristik pajak ini ketimbang memberlakukan multitarif ataupun pemotongan tarif. Alasannya, kontribusi PPN mereka yang berpenghasilan tinggi secara nominal jelas sangat besar. Sebab, mereka melakukan konsumsi apa saja, tidak terbatas konsumsi atas barang-barang mewah melainkan juga atas barang-barang kebutuhan pokok. Belum lagi kualitas dan variasi basic necessities yang mereka konsumsi jelas berbeda dengan yang dikonsumsi warga prasejahtera. Apabila atas barang-barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN yang lebih diuntungkan jelas mereka yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, yang ditempuh rezim PPN Singapura ialah atas seluruh pengeluaran untuk konsumsi berupa penyerahan barang dan jasa dikenai PPN/GST. Hal ini sesuai karakteristik pajak ini yaitu netral. Kemudian sebagian penerimaan negara dari pajak ini juga digunakan langsung untuk membantu warga prasejahtera sebagai kompensasi PPN/GST yang telah mereka bayar atas konsumsi yang mereka lakukan. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk GST Voucher. Ada 3 (tiga) jenis GST Voucher yang diterbitkan yaitu GST Voucher – Cash, GST Voucher – Medisave dan GST Voucher – U-Save.

GST Voucher-Cash, adalah semacam bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas berbagai pengeluaran untuk konsumsi warga prasejahtera. Bahkan, sebagian dari GST Voucher-Cash ini bisa untuk membeli es krim atau makanan kesukaan mereka. GST Voucher-Medisave diperuntukkan bagi mereka yang berusia 65 tahun atau lebih berupa penggantian biaya terkait pengeluaran untuk berobat. Sementara GST Voucher-U-Save berupa kompensasi atas tagihan sehubungan perawatan tempat tinggal (rumah susun/flat atau rumah tapak). Mereka yang memenuhi syarat dan berhak atas GST Voucher ditentukan oleh ukuran luas rumah susun (flat) atau rumah sederhana yang mereka miliki sesuai ketentuan Housing Development Board (HDB). Dilaporkan tahun 2020 diperkirakan 1,3 juta warga memenuhi syarat untuk menerima sampai $500 GST Voucher-Cash. Sedangkan manula yang memenuhi syarat untuk mendapatkan GST Voucher-Medisave sampai $450 ada 425.000 orang. Sementara mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh GST Voucher-U-Save ada 840.000 rumah tangga (MOF, Singapore Government, 2020).

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: