Pph Sewa

Peringkat broker opsi biner:

PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan

Oleh : Agus Sulaeman

PPh Pasal 4 ayat 2. Pembahasan kali ini mengenai Pajak Penghasilan / PPh Pasal 4 ayat 2 tentang Persewaan Gedung dan / atau Bangunan dimana seperti yang telah anda ketahui semua yang menjadi subjek Pajak PPH adalah Orang Pribadi atau Badan, BUT, dll. sedangkan untuk tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajaknya, baiklah langsung saja ke pembahasan.. Selamat membaca :).

Pemotong PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan

Jika penyewa bukan orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan maka penyewa wajib memotong pajak yang terutang dari pihak yang menyewakan, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 4 (2) tersebut serta wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang memberi sewa / yang menyewakan.

Kapan diakuinya hutang pajak pph pasal 4 (2) ?

Pengakuan hutang pajaknya atas Pph ini diakui pada saat pembayaran atau pada saat dicatatnya hutang sewa, tergantung mana yang terlebih dahulu.

Kapan penyetoran dan pelaporan harus dilakukan?

  • Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
  • Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Bagaimana jika penyewa adalah orang pribadi dan bukan PKP?

  • Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
  • Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Contoh Pencatatan Jurnal atas pemotongan PPH pasal 4 ayat 2:

PT. PBB adalah PKP yang mempunyai 2 gedung, yaitu gedung A dan gedung B, gedung A adalah kantor yang digunakan sendiri oleh PT. PBB sedangkan gedung B disewakan kepada PT. ACC untuk digunakan sebagai gudang. Tarif sewa gedung B adalah Rp. 220.000.000,- (sudah termasuk PPN).

maka dengan demikian PT. ACC harus memotong PPh Pasal 4 (2) atas persewaan gedung dari PT. PBB sesuai tarif yang berlaku yaitu 10 %, kemudian menyetorkan dan melaporkannya.

  • Tarif sewa gedung B plus PPN Rp. 220.000.000,-

Hal ini berarti :

DPP Rp. 200.000.000,-
PPN Rp. 20.000.000,- +
Jumlah Rp. 220.000.000,-

maka PPh pasal 4 (2) yang dipotong PT. ACC adalah Sbb :

= (Rp. 200.000.000,- x 10% )

Peringkat broker opsi biner:

Jurnal yang dicatat oleh PT. PBB adalah :

(D) Kas / Bank Rp. 220.000.000,-

(D) Potongan PPh pasal 4 (2) Rp. 20.000.000,-

(K) Pendapatan Sewa Gedung Rp. 200.000.000,-

(K) PPN Keluaran Rp. 20.000.000,-

Bagaimana Jika yang menyewakan bukan PKP?

PT. AAA bukan PKP dan Menyewakan gedung kepada PT. ZZZ dengan nilai Rp. 50.000.000,-

maka PPh pasal 4 (2) yang dipotong PT. ZZZ adalah Sbb :

= (Rp. 50.000.000,- x 10% )

Jurnal yang dicatat oleh PT. ZZZ adalah :

(D) Kas / Bank Rp. 45.000.000,-

(D) Potongan PPH pasal 4 (2) Rp. 5.000.000,-

(K) Pendapatan Sewa Gedung Rp. 50.000.000,-

AR Muhammad

…and taxes for all…

PPh Pasal 23 atas Sewa

Sewa (rent expense) atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai pengertian sewa, tarif PPh Pasal 23 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya.

Pengertian Sewa

Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-35/PJ/2020 tanggal 9 Maret 2020, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “sewa” adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati. Penjelasan ini diharapkan dapat menghilangkan perdebatan yang selama ini sering terjadi, misalnya dalam soal sewa gudang dengan jasa penitipan/penyimpanan, jasa angkutan umum kendaraan dengan sewa (charter) kendaraan, dan beberapa transaksi sejenis.

Objek PPh Pasal 23

Sewa harta (rent expenses) yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah imbalan sewa yang terutang atau kita bayarkan kepada Subjek Pajak dalam negeri—baik orang pribadi maupun badan—dan kepada BUT (bentuk usaha tetap atau permanent establishment).

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 atas sewa harta ditetapkan sebesar 2% dengan ketentuan jika si penerima imbalan sewa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan menjadi 4% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh]. Sedangkan yang menjadi DPP adalah jumlah bruto sewa, dalam bentuk apapun (barang atau uang). Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas sewa harta dihitung = 2% (atau 4%) dikalikan dengan jumlah bruto imbalan sewa.

Pengecualian

Tidak semua imbalan sewa (rent expenses) harus dipotong PPh Pasal 23. Berikut ini jenis sewa yang tidak dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

  1. Imbalan sewa yang dibayarkan atau terutang kepada perbankan yang berstatus Subjek Pajak dalam negeri [Pasal 23 ayat (4) UU PPh];
  2. Imbalan sewa tanah maupun bangunan, karena khusus untuk imbalan sewa ini ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
  3. Imbalan sewa kapal laut, yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai surat izin usaha di bidang pelayaran atau pengangkutan di laut. Sebab khusus untuk sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 416/KMK.04/1996 dan KMK Nomor 417/KMK.04/1996;
  4. Imbalan sewa kapal terbang (pesawat udara), yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai izin usaha di bidang penerbangan atau pengangkutan di udara. Sebab sewa ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 15 sesuai KMK Nomor 475/KMK.04/1996.
Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: