Sistem Minuman Perdagangan Yang Adil Ini kata Unilever tentang persyaratan dagang yang adil

Peringkat broker opsi biner:

Parlemen Indonesia minta perdagangan dunia yang adil dan terbuka

Perdagangan bebas harus berperan pada kepentingan rakyat, inovasi teknologi, memberikan akses yang luas bagi setiap negara, setiap masyarakat, untuk memajukan SDM dan ekonomi

Ketua DPR RI Puan Maharani (ketiga dari kiri di baris kedua) saat menghadiri pertemuan Forum Parlemen G-20 di Tokyo, Jepang. (DPR RI – Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Parlemen Indonesia meminta adanya perdagangan dunia yang adil dan terbuka menyusul terjadinya ketengangan perang dagang antar negara besar.

Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pertemuan di Forum Parlemen G-20 di Tokyo, Jepang pada Senin.

Puan juga menyatakan bahwa perdagangan bebas harus berperan pada kepentingan rakyat, inovasi teknologi, memberikan akses yang luas bagi setiap negara, setiap masyarakat, untuk memajukan SDM dan ekonomi.

“Perdagangan internasional harus bisa diakses oleh semua pihak, termasuk oleh negara maju maupun negara berkembang, perusahaan besar, atau usaha kecil menengah (UMKM),” tutur Puan berdasarkan keterangan resmi DPR RI pada Selasa.

G20 Parliamentary Speaker’s Summit memberikan kesempatan bagi ketua parlemen negara G20 untuk bertukar pikiran tentang upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kerja sama internasional dalam menanggulangi tantangan yang dihadapi masyarakat.

Pertemuan itu dihadiri oleh ketua DPR dari negara-negara G-20. Salah satu yang hadir yakni Ketua DPR Turki Mustafa Sentop.

Ini Tugas Pemerintah Demi Perdagangan Luring dan Daring yang Adil

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha antara pedagang daring dan luring, terutama dalam hal tata niaga.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budi Hardjo mengatakan, pemerintah dinilai sudah cukup adil dalam mengatur persaingan usaha antara pedagang luring dan daring dari sisi perpajakan. Namun, pemerintah belum sepenuhnya adil dari sisi tata niaga.

Peringkat broker opsi biner:

“Kementerian perdagangan masih belum memiliki tata niaga untuk platform daring. Oleh karena itu, kami [di sektor luring] masih dibebani oleh sejumlah aturan dan kewajiban dalam menjual barang di toko kami. Padahal kewajiban itu menyumbang ongkos operasional besar bagi kami,” ujarnya.

Para pedagang luring mengklaim dibebani oleh aturan seperti, kewajiban menjual 80% produk lokal, Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kartu garansi dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia.

Di sisi lain, para pedagang daring dinilai belum diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan tersebut.

Pada Jumat (13/1), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2020 tentang perlakuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

PMK itu tidak hanya mengatur ketentuan perpajakan pedagang daring yang menjual di marketplace, tetapi juga media sosial dan sarana nonmarketplace lainnya.

Aturan itu menyebutkan, perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classfied ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait dengan PPN, PPnBM, dan PPH sesuai ketentuan yang berlaku.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pajak, perdagangan, perdagangan daring

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: