Sistem Perdagangan Di Indonesia Selama Depresi Besar – Sistem perdagangan emisi uk

Peringkat broker opsi biner:

Sistem perdagangan internasional Indonesia masih bermasalah

Publikasi World Bank menunjukkan penurunan peringkat Indonesia pada indikator perdagangan lintas negara, dari urutan 105 pada 2020 dan 108 pada 2020 menjadi 112 pada 2020.

Produk Indonesia dipamerkan dalam Trade Expo ke-32 di Tangerang, 12 Oktober 2020. (Eko Siswono Toyudho – Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyelenggarakan trade across borders (perdagangan internasional), bahkan indikator inilah yang menyebabkan peringkat ease of doing business (kemudahan berbisnis) menjadi tidak maksimal.

Hal tersebut diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini, di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, publikasi World Bank menunjukkan penurunan peringkat Indonesia pada indikator perdagangan lintas negara, dari urutan 105 pada 2020 dan 108 pada 2020 menjadi 112 pada 2020.

Hal itu mengganggu pencapaian Indonesia pada peringkat ease to doing business yang hanya menempati peringkat 72 pada 2020, meski sudah meningkat dari peringkat 91 pada 2020.

“Ini indikasi perlunya perbaikan regulasi dan prosedur agar waktu dan biaya ekspor impor lebih cepat dan murah,” ujar Eisha.

Lebih lama dibanding Thailand

Di Indonesia untuk mengurus export documentary compiliance membutuhkan waktu selama 60 jam dengan biaya USD 130. Sedangkan untuk export border compliance membutuhkan waktu 48 jam dengan biaya USD 250.

Untuk import border compliance membutuhkan waktu 80 jam dengan biaya USD 384. Untuk Import documentary compliance membutuhkan waktu 119 jam dengan biaya USD 160.

Peringkat broker opsi biner:

Bandingkan dengan Thailand yang peringkat trade across borders-nya lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 57. Di negara itu, export border compliance-nya selama 57 jam dan biayanya USD 223. Export documentary compliance selama 11 jam dengan baiya USD 97.

Sedangkan untuk import border compliance selama 50 jam dengan biaya USD 223 dan import documentary compliance selama 4 jam dengan biaya USD 43.

Prosedural ekspor impor harus diubah

Jika prosedural ekspor-impor rumit dan belum dibenahi, maka perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor dan impor akan terbebani biaya yang besar dan waktu yang lama.

Secara umum, naiknya peringkat ease of doing business ini membawa angin segara pada investasi tahun depan. Ini menunjukkan karena kepercayaan terhadap kondisi iklim bisnis di Indonesia yang semakin meningkat.

Namun, pemerintah tidak bisa berpuas diri, karena peringkat ini ternyata masih di bawah negara tetangga di ASEAN. Misalnya posisi Singapura yang menduduki peringkat 2, Malaysia peringkat 24, Thailand peringkat 26, bahkan Vietnam yang kondisi ekonominya dinilai masih di bawah Indonesia menduduki peringkat 68.

Menurut Eisha, yang harus diperbaiki diantaranya indikator seperti deregulasi ijin usaha dan prosedur ekspor-impor, pendaftaran properti, perpajakan dan proteksi investor.

”Peluang ini harus dimanfaatkan untuk menarik investasi yang memberikan penyerapan tenaga kerja atau reforming to create jobs,” ujar Eisha.

Perkembangan Sektor Perdagangan Indonesia Termasuk Perdagangan Luar Negeri

NAMA : ZULFAHMI

NIM : 1104020031

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi kebanyakan negara berkembang, sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian negara tersebut. Sektor perdagangan yang berbasis pada industrialisasi memegang peranan kunci karena produk yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing dengan produk industri negara lain dalam pasar global. Kemajuan pembangunan sektor industri maupun perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan ekonomi (Sudaryati, 2002: 2).

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Salah satu cara tolak ukur untuk menilai prestasi pembangunan tersebut adalah dengan melihat tingkat pertumbyhan ekonomi daerah. Pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB/PNB. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan stuktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat (Lincolin Arsyad, 1999 : 7)

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000 : 367). Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, proses pembangunan ekonomi di Indonesia terasa berhenti, bahkan pertumbuhan ekonomi negative pada awal tahun 1998. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional turun hingga 8% selama tahun 1998, dan perekonomian nasional secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 12,64%.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sektor Perkembangan Perdagangan di Indonesia

Tujuan reformasi perdagangan adalah membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor di masa datang di atas trend yang berlaku. Target jangka pendek dapat berupa menambah ekspor non-migas pada 2009 dan terus berkembang untuk pencapaian target jangka menengah selanjutnya pada tahun 2020. Di samping itu juga mengurangi ketergantungan perdagangan luar negeri Indonesia kepada negara tertentu seperti Amerika Serikat, sehingga keadaan ekonomi negera tersebut tidak terlalu memengaruhi perdagangan dan ekonomi Indonesia.

Pemerintah perlu terus melakukan strategi perdagangan komprehensif yang dapat:

• Memberi peluang untuk pengembangan industri.

• Memperbaiki akses Indonesia di pasar utama dunia.

• Mendukung perdagangan internal dengan menghilangkan kendala (bottleneck) infrastruktur dan hambatan regional dalam perdagangan internal dan antardaerah.

• Menggalakkan dan mendiversifikasi produksi dan basis ekspor Indonesia ke wilayah tujuan ekspor yang baru.BAB II PERDAGANGAN LUAR NEGERI B UTIR – BUTIR PEMIKIRAN PERDAGANGAN INDONESIA 2009 – 2020 26

• Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan perdagangan.

• Mendukung kebijakan perdagangan, industri, dan pertanian yang akan disatukan agar tercipta industri-industri berdaya saing.

Ada beberapa langkah pemerintah di bidang perdagangan antara lain:

  • Program Pemerintah mengenai harmonisasi tarif jangka menengah pada bulan Februari 2006 menuju kepada tingkat tarif rendah dan standar, mengkhususkan pada kerangka penurunan tarif periode 2005-2020.
  • Beberapa langkah non-tarif untuk kelompok produk pertanian.
  • Upaya perbaikan fasilitasi perdagangan.
  • National and ASEAN Single Window (satu jendela layanan pengurusan dokumen ekspor dan impor).
  • Penyempurnaan seluruh peraturan dengan melakukan upaya standarisasi proses dokumentasi/bisnis menuju satu sistem.
  • Prosedur ke-pelabuhanan harus terintegrasi dengan prosedur pengurusan perdagangan.
  • Terwujudnya penggunaan sistim dokumen on line dan elektronik.

B. Perdagangan Luar Negeri

Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Penganjur perdagangan bebas berargumen bahwa liberalisasi menguntungkan semua negara dan keseluruhan ekonomi di dunia. Setiap negara dapat berkonsentrasi untuk memproduksi barang tertentu dengan seefisien mungkin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dunia.

Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam perdagangan bebas dan seakan-akan ‘diharamkan’. Namun demikian, perdagangan bebas antar- negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara dapat berakibat pada keadaan dimana pengusaha dalam negeri terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah semakin terpuruk karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat.

Sistim perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia menjadi dirugikan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia.

Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan reformasi perdagangan adalah membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor di masa datang di atas trend yang berlaku. Target jangka pendek dapat berupa menambah ekspor non-migas pada 2009 dan terus berkembang untuk pencapaian target jangka menengah selanjutnya pada tahun 2020. Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Penganjur perdagangan bebas berargumen bahwa liberalisasi menguntungkan semua negara dan keseluruhan ekonomi di dunia.

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: