Sistem Perdagangan Di Raja Yang Diambil, Sejarah ekonomi Indonesia

Peringkat broker opsi biner:

kevinhenanta

Sejarah perekonomian Indonesia adalah hal penting yang seringkali terabaikan bahkan banyak yang tidak mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian merupakan masa dimana Negara kita telah melewati asam manis nya perjalanan untuk sampai di titik yang sekarang ini. Kita harus mempelajari rekam jejak perjalanan bangsa ini agar menjadi acuan bagi para penerus bangsa Indonesia.

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

1. Sejarah Pra Kolonialisme

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.

Kerajaan Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan perdagangan.

2. Sejarah Monopoli VOC

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

  1. Peperangan terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.
  2. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
  3. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendir
  4. Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.

3. Sistem Tanam Paksa

Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

4. Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :

  • Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
  • Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
  • Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
  • Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
  • Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
  • Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
  • Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Keuntungan dan Kelemahan sistem ekonomi liberal kapitalis :

  • Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.
  • Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
  • Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
  • Mengahsilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
  • Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
  • Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
  • Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
  • Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
  • Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
  • Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

5. Era Kependudukan Jepang

Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

  1. Perluasan Areal Persawahan
  2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.

Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu junbi chōsa-kai) dalam Bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.

6. Cita – Cita Ekonomi Merdeka

Sudah 68 tahun bangsa Indonesia merdeka. Apakah tujuan dan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan yang menebus kemerdekaan dengan keringat, air mata, darah, dan bahkan jiwa raganya sudah tercapai?

Apakah kita masih dalam jalur dalam meniti cita-cita perjuangan mereka? Ataukah kita telah tega mengkhianati perjuangan dan cita-cita perjuangan mereka dengan menyelewengkan amanat dan kepercayaan yang diberikan? Peringatan hari kemerdekaan Indonesia sudah selayaknya dirayakan dengan sukacita.

Rakyat Indonesia sudah terbiasa mengisinya dengan berbagai perlombaan dan hiburan serta pesta rakyat yang mengundang kegembiraan dan keceriaan, karena kemerdekaan itu memang merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dengan para pejabat dan penyelenggara negara.

Apa sebenarnya tujuan dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia? Jika kita buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada bagian Pembukaan alinea IV disebutkan bahwa tujuan kemerdekaan dan dibentuknya Negara Republik Indonesia ada empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960).

Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Lalu kita patut bertanya, apakah pembangunan ekonomi semacam itu yang menjadi cita-cita kita berbangsa? Silahkan memeriksa cita-cita perekonomian kita ketika para pendiri bangsa sedang merancang berdirinya negara Republik Indonesia ini.

kita patut bertanya, apakah pembangunan ekonomi semacam itu yang menjadi cita-cita kita berbangsa? Silahkan memeriksa cita-cita perekonomian kita ketika para pendiri bangsa sedang merancang berdirinya negara Republik Indonesia ini.

7. Ekonomi Setiap Periode Pemerintahan Orde Lama, Orde baru dan Reformasi

MASA ORDE LAMA

Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno bersikap anti batuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang biasa disebut “berdikari” (Mas’oed, 1989:76). Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dilakukan oleh Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno melakukan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai oposisi bantuan asing. Semangat nasionalisme Soekarno menjadi pemicu sikapnya yang tidak menginginkan pihak asing ikut campur dalam pembangungan ekonomi Indonesia. Padahal saat itu di awal kemerdekaannya Indonesia membutuhkan pondasi yang kuat dalam pilar ekonomi.

Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia luar terutama negara-negara barat. Hal itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 600% per tahun pada 1966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

MASA ORDE BARU

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

1) Kebutuhan Pokok

2) Pendidikan dan kesehatan

3) Pembagian pendapatan

4) Kesempatan kerja

5) Kesempatan berusaha

6) Partisipasi wanita dan generasi muda

7) Penyebaran pembangunan

Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

REFORMASI

Reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dan diangkatnya BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak mampunya Soeharto mengalami permasalahan ekonomi serta semakin mewabahnya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Naiknya nilai tukar dollar secara tak tertahankan pada zaman Orde Baru, menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok Indonesia. Namun, secara perlahan nilai tukar dollar terhadap rupiah ini semakin menurun hingga saat ini.

Sebenarnya Indonesia tidak perlu terlalu berpacu pada orientasi ke luar atau ke dalam. Orientasi ekonomi di Indonesia harus lebih fleksibel. Karena dengan hal tersebut maka ekonomi di Indonesia tidak hanya berpusat di dalam negeri tanpa mau menerima bantuan asing, juga tidak hanya berkonsentrasi pada bantuan asing tanpa memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Alangkah lebih baiknya jika orientasi ke dalam maupun ke luar dapat seimbang, sehingga Indonesia yang tentu saja masih memiliki kekurangan dapat menerima berbagai bantuan luar negeri secara wajar, yang kemudian tidak lupa untuk memaksimalkan sumber-sumber yang ada di Indonesia sendiri, baik itu SDA maupun SDM di Indonesia.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia (Perkembangan Dari Masa ke Masa)

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia – Saat ini, perekonomian Indonesia dikatakan menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun, kalau dilihat sejarahnya, sistem perekonomian Indonesia ternyata mengalami perkembangan seiring terjadinya perubahan rezim atau perubahan ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Pada artikel ini, kita akan membahasa secara singkat, sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa.

Sejarah Singkat Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pada jaman dahulu, sistem perekonomian Indonesia sangat bertumpu kepada sektor pertanian, perikanan, ladang berpindah, perburuan, dan aktivitas ekonomi tradisional lain. Sistem ini tergolong sebagai sistem ekonomi tradisional.

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah Indonesia, perekonomian mulai semakin berkembang. Uang sebagai alat tukar mulai dikenal, misalnya uang kepeng. Aktivitas perdagangan antar pulau bahkan perdagangan dengan kerajaan luar negeri sudah terjadi, diantaranya dengan kerajaan-kerajaan di China, India, Timur Tengah, dan terutama kerajaan-kerajaan Di kawasan Asia tenggara. Namun secara umum, perekonomian pada masa ini tergolong merkantilisme, yaitu sangat bertumpu pada penguasaan komoditas-komoditas berharga, misalnya emas dan perak.

Indonesia pernah dijajah oleh empat negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Di anatara semuanya, Belanda lah yang paling lama. Dan dengan demikian memiliki kekuasaan yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, atau Hindia belanda sebutannya waktu itu.

Belanda menguasai perekonomian Indonesia melalui perusahaan dagangnya yaitu, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memonopoli perdagangan seluruh komoditas penting yang bisa dihasilkan bumi Indonesia. VOC memiliki wewenang yang sangat besar dari pemerintah kerajaan Belanda, yang disebut hak Octrooi, yaitu :

  • Hak mencetak uang
  • Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
  • Hak menyatakan perang dan damai
  • Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
  • Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja Nusantara

Setelah merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan yang tentu saja diikuti oleh sistem ekonomi yang diterapkan. Macam-macam sistem ekonomi yang dianut Indonesia sangat terkait dengan ideologi rezim yang berkuasa masa tersebut. Secara singkat, sejarah sistem ekonomi Indonesia bisa dijabarkan sebagai berikut :

  • 1950-1959 : sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)
  • 1959-1966 : Sistem Ekonomi Etatisme (masa demokrasi terpimpin)
  • 1966-1998 : Sistem Ekonomi pancasila (Demokrasi Ekonomi)
  • 1998-sekarang : sistem Ekonomi pancasila (demokrasi Ekonomi)

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Dari Masa ke Masa

Sistem yang diterapkan oleh tiap negara sangat tergantung oleh ideologi dan tujuan yang ingin dicapai. Karena dalam sejarah, negara kita pernah menganut berbagai sistem pemerintahan/sistem politik, maka sistem ekonomi pun berubah dari waktu ke waktu.

Selain pengaruh ideologi atau sistem pemerintahan, perekonomian suatu negara juga oleh banyak faktor lain, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal, misalnya, letak geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor-faktor eksternal, misalnya, perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Konstitusi Bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945 sudah memberikan acuan bagaimana perekonomian Indonesia dijalankan. Sistem ekonomi ini kemudian disebut sistem ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ekonomi pancasila terkandung beberapa prinsip dasar yang menjiwai aktivitas perekonomian, yaitu, prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, kesetaraan dan keadilan.

Prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia tertuang dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selain UUD 1945, kita juga memiliki UUD RIS, yaitu konstitusi pada waktu negara Indonesia berbentuk Federal. Tentu saja prinsip-prinsip ekonomi yang dianut pada era ini sesuai dengan sistem politik yang dianut pada masa itu.

Berikut adalah sejarah sistem ekonomi Indonesia dari masa kemerdekaan sampai era reformasi.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Lama

Era orde lama bisa dibagi ke dalam tiga periode, yaitu masa pasca kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Ketiganya memiliki karakteristik perekonomian masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pemerintah Indonesia menyatakan ada tiga mata uang yang berlaku, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang masa pendudukan Jepang. Setelah beberapa wilayah indonesia dikuasai oleh Belanda lewat agresi militer, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) menetapkan berlakunya mata uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1946, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti mata uang Jepang. Banyaknya mata uang yang beredar sudah pasti akan mempengaruhi harga-harga barang.

Kondisi perekonomian diperparah oleh tindakan blokade Belanda terhadap akses perdagangan luar negeri. Hal ini menyebabkan kas negara kosong, bahkan tidak cukup untuk membiayai jalannya roda pemerintahan.

Untuk mengatasi berbagai masalah tertsebut, pemerintah melakukan berbagai usaha, misalnya :

  • Program Pinjaman Nasional. Program ini dilaksanakan pada bulan Juli 1946, oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP KNIP.
  • Berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan cara diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan melakukan aktivitas perdagangan dengan Singapura dan Malaysia melalui Sumatera.
  • Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dilakukan pada bulan Februari 1946, tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam rangka menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947.
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) pada tahun 1948. Program RERA mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Kasimo Plan. Suatyu rencana yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Setelah konferensi meja bundar (KMB), Belanda mengakui kedaultan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sesuai hasil perjanjian, Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat (Negara Federal).

Konsekuensi dari berubahnya bentuk negara menjadi federal adalah bergantinya konstitusi, dari UUD 1945 menjadi kontitusi RIS. Bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia). Hal-hal yang diatur dalam bagian ini antara lain :

  1. pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang (pasal 7(1)).
  2. perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum (equality before the law) (7(2), 7(3) dan 13).
  3. mendapat bantuan hukum (7(4))
  4. hak membela diri (7(4))
  5. perlindungan atas harta benda (8)
  6. mobilitas (9)
  7. larangan perbudakan dan aktivitas terkait (10)
  8. memperoleh perlakuan yang layak (11)
  9. penahanan dan hukuman, harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku (12 dan 14(b))
  10. praduga tak bersalah (14(a))

Jika dilihat, konstitusi ini mengakui adanya kepemilikan pribadi, perlindungan atas harta benda pribadi, serta persamaan di atas hukum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ciri-ciri sistem ekonomi liberal.

Perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar sesuai teori-teori ekonomi klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih belum siap untuk bersaing secara kompetitif akibat terlalu lama hidup dalam situasi perang. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Peringkat broker opsi biner:

Hasil konferensi meja bundar juga mengharuskan Indonesia menanggung hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda. Ironisnya Belanda juga menuntut, Indonesia menanggung biaya perang yang sebenarnya digunakan untuk menjajah rakyat Indonesia. Beban hutang yang besar ini sangat memberatkan perekonomian indonesia.

Di era ini, Presiden Soekarno hanya bertindak sebagai kepala negara. kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang dibantu oleh sebuah kabinet. Pergolakan politik yang kacau membuat kabinet-kabinet ini tidak bisa bertahan lama. Jangankan untuk membangun ekonomi, mereka hanya sibuk berebut kekuasaan antar partai politik yang sedemikian banyak.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Kacaunya situasi politik mendorong presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Salah satu isinya adalah kembalinya konstitusi negara ke UUD 1945. Maka sistem perekonomian pun akan dijalankan dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.

Namun, kenyataannya era ini Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden sangat besar. Sistem ekonomi yang dianut pun menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, pemerintah berharap pembangunan nasional akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi.

Namun kondisi perekonomian yang buruk memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak populer. Namun sayangnya tidak berhasil dengan baik. kebijakan-kebijakan itu antara lain :

  • Pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengadakan devaluasi. Kebijakan ini menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  • Membentuk Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin (terpusat/terencana). Kebijakan ini kurang berhasil, terbukti pada 1961-1962, Indonesia mengalami inflasi yang parah. Harga barang-barang naik 400%.
  • Pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah kembali melakukan devaluasi, menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Artinya, uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Baru

Paska G30S-PKI, muncul sebuah era yang disebut orde baru. Rezim ini mengklaim untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada awal orde baru, pemerintah memprioritaskan terbentuknya stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menyelamatkan keuangan negara dan mengamankan kebutuhan pokok rakyat. Mengendalikan inflasi sangat dibutuhkan, karena pada awal 1966 angka inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Pada era orde baru lah istilah sistem ekonomi Pancasila muncul. Dr. Emil Salim adalah ekonom yang pertama kali memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila pada tahun 1967. Namun, ketika itu belum begitu jelas apa yang beliau maksud dengan istilah sistem ekonomi pancasila itu. Akhirnya, pada tahun 1979, Dr. Emil Salim menjelaskan tentang sistem ini, yaitu, sistem yang esensinya titik keseimbangan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan terpusat. Secara sederhana, sistem Ekonomi Pancasila berarti jalan tengah dari kedua sistem yang berbeda secara ekstrem itu. Secara prinsipnya, sistem ekonomi Indonesia yang disebut dengan nama sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang secara umum berjalan menurut mekanisme pasar namun memperbolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, mekanisme pasar tidak dibiarkan berjalan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja.

Kejayaan ekonomi orde baru

Pemerintah orde baru memiliki perencanaan pembangunan yang berjenjang yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Masing-masing repelita mempunyai fokus berbeda, mulai dari pertanian, industri, sampai era yang disebut era tinggal landas. Adanya perencanaan terpusat adalah ciri-ciri atau karakteristik ekonomi komando.

Pada era orde baru, investasi asing mulai dibuka lebar-lebar, melalui Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Investasi asing merambah berbagai sektor. Kita melihat perusahaan-perusahaan asing bergerak di bidang migas, pertambangan, perbankan, dan lain-lain. Di sektor otomatif dan elektronik, pasar Indonesia praktis didominasi perusahaan jepang. Keterbukaan pada investasi asing menunjukan adanya sistem ekonomi liberal yang diterapkan Indonesia pada era orde baru.

Pada orde baru, Indonesia kecipratan “oil boom”, yaitu naiknya harga minyak secara luar biasa di tahun 1970-an. Indonesia yang pada waktu itu termasuk penghasil minyak, menikmati hasil ekspor minyak yang besar. Pemasukan ini pun digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Salah satunya adalah revolusi hijau, yang membuat Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, meski hanya 2 tahun.

Perumbuhan ekonomi pada era ini cukup tinggi. Berkisar antara 6-7 persen. Namun, pemerataan pembangunan sangat kurang. Ketimpangan antar daerah dan antar individu sangat besar. Jawa mendominasi perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi 1998

Tata kelola ekonomi Indonesia sangat rentan dengan praktek KKN. Hal ini membuat perekonomian indonesia termasuk ekonomi biaya tinggi. Tidak mampu bersaing dengan negara tetangga. Sumber daya yang besar tidak mampu mensejahterakan rakyat karena ekonomi hanya berputar pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Lapangan kerja minim, banyak warga negara Indonesia terpaksa bekerja di negeri orang sebagai TKI, yang bertahan hingga kini. Infrastruktur yang berpusat di kota-kota besar di Jawa membuat daerah-daerah sulit berkembang, membuat urbanisasi sangat besar. Mereka kemudian menciptakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan.

Pada bulan Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat. Situasi ini merembet ke banyak negara asia termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek pembangunan dan membatasi anggaran belanja negara.

Namun, upaya-upaya pemerintah tidak berhasil. Perekonomian yang memang rapuh tidak berhasil diselamatkan. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Krisis ini disebut krisis ekonomi 1998.

Menurut Boediono (mantan Gubernur BI yang juga mantan wakil presiden era SBY), krisis 1998 disebabkan oleh faktor dari luar dimana yang diserang saat itu adalah neraca modal (capital account) Indonesia, yang menjadi andalan untuk membiayai perekonomian di Indonesia. Termasuk, untuk membiayai industri nonmigas dan perbankan di Tanah Air. (sumber : okezone).

Kita termasuk yang paling parah mengalami dampak krisis itu. Sistem pembayaran kita macet, LC kita nggak diakui dunia, semua runtuh ekonomi kita. Dan masalah politik pada waktu itu ada keinginan melakukan reformasi politik. Jadi aspek politik memperparah. Dan waktu itu kita nggak sadar el nino datang, kekeringan luar biasa. Ini menambah beban kita. Ini pengalaman penting bagi kita,

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Reformasi

Penurunan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di berbagai wilayah Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, yang dijabat Sudrajad Djiwandono. Akhirnya, Presiden Suharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh presiden B.J. Habibie.

Sejarah perekonomian Indonesia era presiden Habibie

Presiden B.J. Habibie mewarisi kondisi negara yang buruk pasca pengunduran diri Soeharto. Situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya kacau balau. Banyak terjadi kerusuhan dan ancaman disintegerasi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Setelah menjabat presiden, Habibie dan kabinetnya mencoba kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi Indonesia.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
  • Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000. Bahkan di akhir pemerintahannya Rupiah berhasil mencapai nilai Rp 6500 per dolar AS.
  • Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
  • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
  • Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
  • Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • Mulai menjaga independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
  • Terciptanya UU otonomi daerah. Adanya UU otonomi daerah, gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam. Bahkan kini, undang-undang ini menjadi tonggak pemerataan ekonomi antar daerah.

Sejarah perekonomian Indonesia era presiden Abdurrahman Wahid

Pada era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur, belum ada tindakan yang cukup berhasil dalam upaya menyelamatkan negara dari keterpurukan. Di bidang ekonomi, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang diwariskan orde baru, misalnya, masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan nilai tukar rupiah.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik. Banyak manuver lawan-lawan politik presiden mengganggu kinerja perekonomian. Kondisi perpolitikan Indonesia meningkatkan risiko investasi luar negeri di Indonesia.

Pada akhirnya, presiden dituduh terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Manuver lawan-lawan politik akhirnya berhasil menjatuhkan Gus Dur sehingga digantikan oleh wakilnya yaitu, Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, terdapat berbagai prestasi pemerintahan Gus Dur di bidang ekonomi. Diantaranya, di akhir tahun 1999, hampir 3 bulan tim ekonomi bekerja, pertumbuhan ekonomi berada di level 0.7 persen (melompat 3.7 persen). Pada tahun 2000, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 4.9 persen (melompat 4.2 persen).

Istimewanya, pencapaian pertumbuhan ekonomi itu dilakukan sambil mengurangi beban hutang. Selama kepemimpinan presiden Gus Dur, pemerintah berhasil mengurangi beban utang sebesar USD 4.15 miliar.

Pemerataan pembangunan di era ini juga cukup baik, ditandai dengan koofisien Gini Ratio sebesar 0.31. Ini adalah yang terbaik sepanjang 50 tahun terakhir.

Pada tahun 2000, lembaga-lembaga rating seperti Moody dan S&P memberi kenaikan peringkat investasi pada perekonomian Indonesia.

Pada era Gus Dur, pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh dari 0.69 persen pada tahun 1999, menjadi 6.49 persen pada tahun 2000 dan 8.98 persen pada tahun 2001.

Ekspor meningkat sebesar 60 persen, dari Rp 390 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp 624 triliun pada tahun 2001. Porsi ekspor terhadap PDB naik dari 35 persen (1999) menjadi 43 persen (2001).

Pada era Gus Dur, neraca perdagangan selalu surplus : Rp 76 triliun (1999), Rp 119 triliun (2000), dan Rp120 triliun (2001), padahal laju impor juga mengalami peningkatan hampir 60 persen pada periode yang sama.

Perekonomian Indonesia Masa Megawati Soekarnoputri

Kepemimpinan Presiden Megawati dimulai pada tanggal 23 Juli 2001, setelah menggantikan Gus Dur yang dilengserkan. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah sebagai berikut :

  • Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN ini bertujuan untuk melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan mengurangi beban negara dai kerugian BUMN. Hasil privatisasi BUMN itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1 %. Namun kebijakan privatisasi ini memicu kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi banyak dibeli investor asing.
  • Pengelolaan hutang luar negeri. Pemerintah bernegoisasi meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5.8 milyar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  • Melakukan restrukturisasi keuangan
  • Mendorong perkembangan usaha kecil menengah
  • Berupaya mengurangi KKN. Di masa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdiri, namun belum ada gebrakan konkrit dalam usaha pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2002, perekonomian Indonesia tumbuh 3.7 pesen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur perekonomian yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sedangkan investasi dan ekspor belum menunjukkan perkembangan yang bagus.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga naik dari 4.4 persen menjadi 4.7 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12.8 persen, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 9 persen.

Selama 2003, perekonomian Indonesia mengalami banyak hambatan, misalnya, dampak tragedi bom Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003, dan situasi perekonomian dunia yang masih lesu. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi makro.

Kebijakan-kebijakan tersebut ternyata memberikan kontribusi yang baik selama 2003. Antara lain ditandai oleh nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sejarah sistem ekonomi Indonesia memasuki fase baru pada tahun 2004. Pada tahun ini, Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara asia yang terkena krisis, yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan IMF. Keputusan untuk keluar dari program IMF dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro yang semakin baik dan komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Megawati menunjukkan tren naik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 4.5 persen, tahun 2003 naik menjadi 4.78 persen, dan tahun 2004 naik menjadi 5.03 persen.

Industri pengolahan semakin berkembang. Selama 2002-2004, PDB industri tersebut selalu mencapai kisaran Rp.400 triliun. Menjadikan sektor ini sebagi penyumbang PDB terbesar menurut lapangan usaha.

Perekonomian Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cukup berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam masa 10 tahun, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5-6 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada 2009 yaitu, 4.63 persen.

Tahun 2009, perekonomian Indonesia dipengaruhi situasi ekonomi global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Puncaknya terjadi pada kuartal akhir 2008. Kondisi ini menyebabkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada kuartal pertama 2009 masih mengalami tekanan berat, ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar untuk PDB.

Kekurangan pemerintahan SBY, ialah, anggaran infrastruktur kurang dari 4 persen dari APBN. Sementara, anggaran subsidi energi cukup besar.

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM saat terjadi kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan kontroversial itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Perekonomian Indonesia Masa Joko Widodo

Pada era presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur mulai mendapatkan perhatian besar. Sektor konstruksi juga terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu PDB juga didukung sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan ekonomi era Jokowi tahun 2020 sebesar 4.90 persen, pada 2020 sebesar 5.03 persen dan 2020 sebesar 5.07 persen.

Perekonomian Indonesia di era Jokowi mengalami beberapa tantangan diantaranya, harga komoditas unggulan Indonesia yang mengalami penurunan di pasar global, perang dagang Amerika dan China, dan situasi politik yang beberapa kali mengalami gangguan.

Perang dagang Amerika dan China sempat membuat nilai tukar rupiah terpuruk terhadap dollar Amerika. Bahkan sempat menembus nilai di atas Rp. 15.000.

Era Jokowi ditandai dengan masifnya sektor bisnis online. Pertumbuhan bisnis online sangat pesat, bahkan dikatakan tercepat ke dua di Asia di bawah China.

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut dari masa ke masa. Berbagai tantangan dan kesempatan mewarnai sejarah sistem ekonomi Indonesia.

Situasi dan kondisi setiap era berbeda sehingga pemimpin era itu pun mengambil kebijakan berbeda. Era orde lama bisa dikatakan Indonesia tidak sempat membangun perekonomian. Kondisi politik kacau balau, aksi-aksi separatisme, kondisi yang terpuruk secara fisik dan mental selepas penjajahan, dan beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung, membuat perekonomian masa ini sangat buruk.

Presiden Soeharto membuka keran investasi asing secara besar-besaran. Di samping itu, perekonomian Indonesia di masa ini sangat terbantu oleh meningkatnya harga minyak dunia (oil boom). Pemerintah pun memanfaatkan sektor migas sebagai penopang ekonomi Indonesia. Sayangnya Indonesia hanya berperan sebagai sebagai eksportir minyak mentah.

Era Habibie, perekonomian Indonesia berada di bawah tekanan program IMF sebagai pemberi dana untuk perbaikan perekonomian negara (setelah ditandatangani Soeharto). Sedangkan pada era SBY, perekonomian didukung harga komoditas unggulan yang tinggi.

Terakhir di era Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesai.

Demikian artikel singkat tentang sejarah sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Semoga bermanfaat.

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: