Sistem Perdagangan Sulap Perbaiki Ekonomi Global, G20 Segera Lakukan Digitalisasi Perdagangan

Peringkat broker opsi biner:

Ekonomi Global Anjlok Akibat “Trade War”, Indonesia Dukung Digitalisasi Perdagangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Menteri Perdagangan Negara Anggota G20 pada 8 dan 9 Juni 2020 di Tsukuba, Ibaraki, Jepang.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa Indonesia mendukung G20 dalam melakukan perbaikan ekonomi global dan digitalisasi perdagangan.

Enggar mengatakan, pertemuan tingkat menteri itu menghasilkan kesepakatan utama mengenai pentingnya peranG20 dalam mengurangi ketegangan perdagangan global dan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha melalui dorongan politis yang kuat bagi peningkatan fungsi World Trade Organization (WTO).

“Kesepakatan ini merupakan respons dari kondisi ekonomi global yang tengah menurun akibat ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang terjadi saat ini,” ujar Enggar dalam keterangaan tertulis, Selasa (11/6/2020).

Enggar menambahkan, kesepakatan tersebut akan menjadi masukan bagi para pemimpin G20 pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dijadwalkan berlangsung pada 28—29 Juni 2020 di Osaka, Jepang.

Selain itu, ada tiga pesan utama dari Presidensi Jepang dalam Forum G20 tahun ini. Pertama, perlunya kerja sama negara-negara anggota G20 di sektor perdagangan dan investasi guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan dan investasi, kata Enggar, merupakan mesin utama penggerak pertumbuhan, produktivitas, inovasi, dan penyediaan lapangan kerja.

Kedua, memperbaharui aturan pengaturan subsidi di sektor industri. Terakhir, pentingnya memberikan arah dari isu reformasi WTO.

Menurut Enggar, Indonesia memandang reformasi WTO sebagai hal penting untuk memulihkan sistem perdagangan multilateral dan mengembalikan kredibilitasnya.

“Hal utama yang menjadi fokus dan prioritas saat ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa dan pemilihan anggota badan majelis banding,” kata Enggar.

Srlain itu, peningkatan fungsi perundingan juga harus fokus pada isu yang belum terselesaikan di putaran Doha seperti pertanian, perikanan, dan perlakukan khusus dan berbeda.

Peringkat broker opsi biner:

Pada KTT G20 ini, isu perdagangan digital dibahas untuk pertama kalinya. Negara-negara anggota

G20 memandang transformasi digital berperan penting dalam menghasilkan peluang maupun tantangan bagi perdagangan saat ini.

Dalam pembahasan ini, Enggar menyampaikan bahwa Indonesia tetap mengedepankan pentingnya menghormati peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara, khususnya terkaitpergerakan arus data dan informasi perdagangan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut dia, penyimpanan dan pengamanan data strategis di dalam negeri menjadi hal utama.

“Kita juga perlu memberikan perhatian khusus kepada mereka yang rentan secara ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga perdagangan digital dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif,” kata Mendag.

Sistem Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama ini, dipandang perlu untuk menyusun suatu sistem pengelolaan lingkungan yang memberikan sarana lebih terstruktur dalam mencapai target pengelolaan lingkungannya.

Sistem Pengelolaan Lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme dan prosedur/proses, praktek operasional, dan sumberdaya untuk implementasi pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan meliputi segenap aspek fungsional pengelolaan untuk mengembangkan, mencapai, dan menjaga kebijakan dan tujuan organisasi dalam isu-isu lingkungan hidup.

Sistem Pengelolaan Lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa.

Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Sistem Pengelolaan Lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:

1. Kebijakan lingkungan: pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya.

2. Perencanaan; mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan.

3. lmplementasi; mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat.

4. Pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan: mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit.

5. Kajian pengelolaan; kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Setiap organisasi, tanpa batasan bidang kegiatan, jenis kegiatan, skala kegiatan dan status organisasi, dapat mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan tersebut untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik secara sistematis. lmplementasi sistem tersebut bersifat sukarela dan berperan sebagai alat pengelolaan untuk memanajemen organisasi masing-masing.

AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 (PP 51/1993) tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan dan menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkup studi ANDAL yang dihasilkan dari proses pelingkupan.

2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL ANDAL memuat pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yang diusulkan.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mitigasi setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pemantauan dampak lingkungan yang akan timbul.

RKL dan RPL merupakan persyaratan mandatory menurut PP 51/1993, sebagai bagian kelengkapan dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL. Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL, penanggulangan dampak lingkungan yang timbul memerlukan:

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

2. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

3. Pertanggung-jawaban pelaksanaan audit, antara auditor dan manajemen organisasi.

4. Komunikasi temuan-temuan audit.

5. Kompetensi audit.

6. Bagaimana audit akan dilaksanakan.

Sebagai dasar pelaksanaan Audit Lingkungan di Indonesia, telah dikeluarkan Kepmen LH No. 42/MENLH/11/1994 tentang Prinsip-Prinsip dan Pedoman Umum Audit Lingkungan. Dalam Lampiran Kepmen LH No. 41/94 tersebut didefinisikan bahwa:

“Audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematik terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem pengelolaan dan pemantauan dengan tujuan memfasilitasi kontrol pengelolaan terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian kelayakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan”.

“Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang diIaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-­upaya pencegahannya”.

Peraturan tersebut menggarisbawahi pentingnya implementasi suatu sistem pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Hal ini selaras dengan substansi dari ISO seri 14000.

Produksi Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan selama ini, dapat dikaji beberapa pokok penting sebagai berikut:

1. Produksi limbah terus meningkat.

2. Karakteristik limbah semakin kompleks sehingga limbah semakin sulit diolah.

3. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal.

  1. Mengolah limbah ternyata lebih mahal daripada mencegah terbentuknya limbah.

5. Pengolahan limbah hanya memindahkan limbah dari satu media ke media lainnya.

6. Pencemaran lingkungan terus berlanjut.

7. Peraturan yang ada masih terfokus pada pengolahan dan pembuangan limbah dan belum mencakup usaha-usaha pencegahan.

8. Adanya dampak globalisasi terhadap daya saing produk di pasar lnternasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengendalian dampak lingkungan harus berpola proaktif dengan urutan prioritas:

1. Prinsip pencegahan pencemaran (pollution prevention)

2. Pengendalian pencemaran (pollution control),

3. Remediasi (remediation).

Upaya pencegahan pencemaran secara sistematik dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan program Produksi Bersih (Cleaner Production). lstilah Cleaner Production mulai diperkenalkan oleh UNEP pada bulan Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1990 pada “Seminar on the Promotion of Cleaner Production” di Cantebury, lnggris.

UNEP mendefinisikan Produksi Bersih sebagai:

“Pelaksanaan yang terus menerus mengurangi sumber pencemaran secara terpadu guna mencegah pencemaran udara, air dan tanah pada proses industri dan produk dan meminimalkan risiko bagi populasi manusia dan lingkungan”.

Untuk “proses”, produksi bersih mencakup upaya penghematan bahan baku dan energi, tidak menggunakan bahan baku B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), mengurangi jumlah toksin semua limbah dan emisi yang dikeluarkan sebelum produk meninggalkan proses.

Untuk “produk”, produksi bersih memfokuskan pada upaya pengurangan dampak yang timbul di keseluruhan daur hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tidak dapat digunakan lagi.

Strategi produksi bersih mencakup upaya pencegahan pencemaran melalui pilihan jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi limbah, analisis daur hidup, dan teknologi bersih.

Keuntungan yang didapat melalui penerapan produksi bersih adalah:

1. Sebagai pedoman bagi perbaikan produk dan proses.

2. Penghematan bahan baku dan energi yang sekaligus pengurangan ongkos produksi per satuan produk.

3. Peningkatan daya saing melalui penggunaan teknologi baru dan/atau perbaikan teknologi.

4. Pengurangan kebutuhan bagi penaatan baku mutu dan peraturan yang lebih banyak.

5. Perbaikan citra perusahaan di mata masyarakat.

6. Pengurangan biaya secara nyata sebagai alternatif solusi pengolahan “ujung pipa” yang mahal.

lmplikasi Penghapusan BPO/ODS Terhadap Sektor Perdagangan dan Perdagangan Limbah

Pembangunan berkelanjutan berarti hidup dalam kendala lingkungan dengan kapasitas regeneratif dan absorbsi yang berdimensi global (efek rumah kaca dan ozon) dan lokal (erosi, pencemaran dan lain-lain).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozone dan Montreal Protocol serta amandemen Wina melalui Keppres No 23 tanggal 13 Mei 1992.

Tujuan dari konvensi Wina tersebut adalah untuk melindungi lapisan ozone dari kerusakan akibat kegiatan manusia. Montreal Protocol membuat jadwal untuk penghapusan produksi dan membatasi konsumsi global CFC dan Halon dari 5 macam CFC dan 3 kelompok Halon.

Perdagangan antar negara atau regional memungkinkan mengimpor jasa lingkungan, termasuk pengolah limbah dari manapun. Akibatnya perdagangan bebas dapat mengakibatkan kerusakan, karena setiap negara dapat memperluas kemampuan kapasitas regenerasi dan absorbsinya dengan mengimpor kapasitas dari negara lain. lni berarti bahwa suatu negara dapat memutuskan menghindari skala ekologis melalui perdagangan dan dapat bergantung pada negara lain yang berkemampuan untuk mengadopsikan skala di mana negara pengimpor mencoba menghindarkannya. Oleh karena itu, perdagangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan pada Konvensi Basel, apabila dianggap dapat merusak dan merugikan kepentingan Indonesia seyogianya ditolak.

1.2. Strategi

1.2.1. Visi

Pengembangan Instrumen Ekonomi Yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Pasifik mempunyai ambisi untuk menjadi negara industri baru di abad ke dua puluh satu. Ambisi ini diwujudkan melalui transformasi andalan sektor pembangunan dari sektor pertanian menjadi sektor industri dengan basis pertanian yang tangguh. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran, tingginya pertumbuhan ekonomi akan dibarengi oleh terus meningkatnya pencemaran lingkungan.

1.2.2. Misi

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan dilakukan tiga pendekatan dalam pengendalian lingkungan.

Pertama, Command and Control: Merupakan perangkat yang diterapkan oleh pemerintah melalui baku mutu lingkungan dan program lain.

Ke dua, Self Regulation: Merupakan tindakan proaktif dalam pencegahan pencemaran oleh perusahaan yang membawa keuntungan adanya kelenturan pada perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi perusahaannya.

Ke tiga, lnstrumen Ekonomi: Dapat dilakukan melalui insentif, disinsentif, dan tradeable emission permit – untuk tradeable emission permit, industri diberi hak menggunakan jasa lingkungan untuk membuang limbah; hak ini dapat diperjual-belikan.

Fungsi utama perangkat ekonomi di sini adalah untuk menciptakan sebuah perubahan perilaku dengan cara menghukum atau memberi penghargaan secara moneter.

Pada masa mendatang diperkirakan akan terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Lokasi industri diperkirakan akan terkonsentrasi di sekitar perkotaan yang mengakibatkan beban pencemaran semakin meningkat. Tanpa langkah-langkah untuk mengatasinya, beban pencemaran air dari BOD diperkirakan akan terus meningkat. Demikian pula dengan B3 yang diperkirakan akan meningkat. Pencemaran udara yang dicirikan oleh peningkatan kadar debu timah hitam (Pb), S02, dan NOx juga akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan sektor transportasi. Tanpa upaya yang nyata, beban pencemaran udara dari limbah industri berupa S02 diperkirakan akan meningkat.

Oleh karena itu, tantangan bagi pembangunan lingkungan hidup ialah mengurangi produksi limbah, memanfaatkan kembali limbah, dan sekaligus mengembangkan strategi pencapalan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah yang tepat.

Kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan terjadi karena aspek lingkungan tidak dimasukkan ke dalam kegiatan pembangunan. Berlangsungnya hal ini karena semata-mata sumberdaya alam masih dipandang sebagai barang bebas dari sisi ekonomi, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan ekonomi maka seluruh sumberdaya yang ada di bumi ini bukan lagi sebagai barang bebas, tetapi merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis.

Untuk barang-barang yang dimiliki masyarakat (private goods) institusi pasar dengan harga sebagai indikator kelangkaan dapat berfungsi. Sedangkan pada pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan tidak ada institusi dan mekanisme yang menyeimbangkan permintaan dan persediaannya. Oleh karena itu diperlukan institusi dan mekanisme yang mencerminkan kelangkaan dan keseimbangan tersebut. Negara adalah institusi yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dari sisi kebijakan pengelolaan publik melalui pemerintahannya.

Ada tiga pendekatan dasar digunakan untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan, yaitu pendekatan regulasi, pendekatan ekonomi, dan pendekatan masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut mengupayakan agar biaya-biaya kerusakan dan pencemaran lingkungan diinternalisasikan ke dalam biaya kegiatan pembangunan.

Pada mulanya (sekitar tahun 1950-an) pendekatan pengeluaran sumberdaya alam dan lingkungan dititikberatkan pada kegiatan regulasi. Dari pengalaman negara-negara maju yang telah melaksanakan pendekatan tersebut disimpulkan bahwa pendekatan yang dititikberatkan pada regulasi ternyata tidak efisien. Ditetapkannya baku mutu lingkungan yang harus diindahkan oleh kegiatan-pembangunan temyata tidak mendorong kegiatan pembangunan mengambil inisiatif untuk menurunkan tingkat pencemarannya. Melalui penelitian teoritik dan empirik, dibuktikan bahwa pendekatan ekonomik, baik sistem insentif maupun sistem disinsentif mendorong pelaksana kegiatan pembangunan untuk menurunkan tingkat pencemarannya.

Dengan semakin dikuasainya teknologi bersih, pendekatan yang tadinya hanya terpusat pada pengolahan limbah di ujung pembuangan (pendekatan “end of pipe“) bergeser menjadi pendekatan minimisasi limbah (pendekatan “cleaner production”). Transformasi pendekatan pengendalian limbah dari pengolahan limbah (pendekatan reaktitif menjadi minimisasi (pendekatan proaktif untuk meningkatkan efisiensi yang sekaligus juga mengurangi beban pencemaran lingkungan.

Dilihat dari perspektif indikator kesejahteraan masyarakat, salah satu instrumen ekonomi makro yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan tajam adalah belum adanya suatu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya perekonomian suatu negara. lndikator Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita telah banyak mendapat kritikan bahwa indikator ini sama sekali belum dapat diandalkan. Kritikan umumnya ditujukan pada belum masuknya penghitungan dimensi lingkungan ke dalam indikator tersebut. Naiknya angka PDB pada kurun waktu tertentu umumnya dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi lebih baik, atau negara tersebut dalam keadaan lebih baik (better off). Dengan masuknya dimensi lingkungan ke dalam PDB, di mana sering disebut sebagai ‘Green PDB’, disadari merupakan indikator yang ‘lebih baik’ ketimbang indikator terdahulu. Dengan adanya paradigma baru ini, maka pembahasan instrumen ekonomi juga akan memasukkan apa yang disebut sebagai Neraca Lingkungan.

1.2.3. Tujuan

1. Mendorong berkembangnya implementasi pendekatan ekonomi-ekologi (ecological economics) dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan

2. Mendorong pengembangan dan penerapan pendekatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Minimasi Limbah atau Produksi Bersih)

3. Mengembangkan sistem akuntansi, audit dan neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Jawa Timur

4. Mengembangkan sistem informasi perdagangan global dan standarisasinya

5. Mengembangkan sistem informasi produk unggulan Jawa Timur dan sistem produksi bersih (ecolabelling).

2. BIDANG PRIORITAS

2.1. Bidang Program A.

PENGEMBANGAN PENDEKATAN EKONOMI-EKOLOGI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

2.1.1. Dasar Pertimbangan

lnstrumen ekonomi adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan untuk mempengaruhi perubahan lingkungan secara positif melalui modifikasi (eksplisit atau implisit) yang ditawarkan melalui kebijakan lingkungan. Tujuan kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui tiga kategori kegiatan, yaitu mempengaruhi harga, mempengaruhi jumlah polutan atau material yang diekstraksi dan mempengaruhi teknologi produksi. lnstrumen ekonomi memberikan kebebasan kepada pemeran kegiatan pembangunan tanggap terhadap stimulus tertentu sesuai dengan manfaat yang diperkirakan. Untuk tujuan perbaikan lingkungan, instrumen ekonomi menjadikan insentif moneter bagi yang suka rela dan upaya yang tidak dipaksakan pada pencemar.

Hingga saat ini pengembangan pendekatan ekonomi untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan telah disadari manfaatnya oleh para pengambil keputusan.

Pendekatan ekonomi semakin penting untuk dimanfaatkan dengan semakin meningkatnya volume pembangunan. Meningkatnya volume pembangunan yang dilaksanakan tanpa wawasan lingkungan akan meningkatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bila efisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat dkingkatkan maka meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akan menaikkan biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.

Hal ini dapat meningkatkan masalah sosial sebagai akibat masalah lingkungan. Dibandingkan hanya melalui pendekatan regulasi maka kebijakan “campuran” antara pendekatan regulasi dan pendekatan ekonomi akan meningkatkan efisiensi.

2.1.2. Tujuan

1. Mengupayakan pemanfaatan instrumen ekonomi dan menjadikannya sebagai masa peralihan bagi peningkatan kesadaran dan pengetahuan para pengambil keputusan.

2. Menganalisis kendala-kendala pemanfaatan instrumen ekonomi dari segi institusi, segi sumberdaya manusia, segi infrastruktur, segi makro dan mikro ekonomi, dan segi pengertian pelaksana kegiatan pembangunan.

2.1.3. Rencana Strategis

Pada kegiatan pembangunan tahun 2001-2020 akan dilanjutkan upaya peningkatan institusi, sumberdaya manusia serta infrastruktur diikuti oleh uji coba pelaksanaan pemanfaatan instrumen ekonomi di beberapa kegiatan pembangunan.

Pada periode tahun 2020 diharapkan pendekatan instrumen ekonomi sudah mapan sehingga dapat dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih luas.

2.1.4. Tahapan Kegiatan

1. Pada periode waktu 2001-2020, studi mendalam tentang kendala pemanfaatan instrumen ekonomi.

Studi untuk mengetahui:

1. Kendala pendapatan di sektor publik.

2. Kendala kapasitas pemantauan dan penegakan hukum.

3. Ketidakpastian biaya pengelolaan limbah dan manfaat yang didapat dari pengendalian pencemaran.

4. Pasar yang tidak kompetitif, yaitu terdiri dari kegiatan yang masih dilindungi sehingga bersifat monopoli dan kegiatan yang mempunyai daya saing rendah.

5. Dampak pemerataan dari pemanfaatan instrumen ekonomi.

6. Pengaruh kelompok masyarakat, khususnya pelaku kegiatan pembangunan.

7. Peran asuransi lingkungan ke dalam aspek kegiatan yang tercermin dan telah termasuk pada harga pokok produksi.

Berbagai upaya-upaya penunjang :

1. Peningkatan instrumen ekonomi dan hubungan antar departemen terkait (departemen keuangan dan departemen terkait secara langsung) guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, termasuk pula peningkatan hukum dan perundang-undangan.

2. Peningkatan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

3. Subsidi dan berbagai upaya untuk mempertahankan monopoli harus dihilangkan. Upaya swastanisasi harus terus dilakukan. Kebijakan fiskal yang dapat menimbulkan pencemaran secara tidak langsung perlu dihilangkan karena menimbulkan kondisi yang tidak efisien dan tidak adil.

4. Dialog secara terbuka (transparant) dengan pelaku kegiatan pembangunan tentang manfaat penggunaan instrumen ekonomi.

  1. 2.Pada periode 2020

Pada periode ini diharapkan penggunaan instrumen ekonomi sudah dapat dilakukan di lebih banyak sektor. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu sebelumnya dapat terus ditingkatkan, karena sudah cukup banyak kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah memanfaatkan instrumen ekonomi.

2.2. Bidang Program B

PENGEMBANGAN PENDEKATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN (MINIMISASI LIMBAH ATAU PRODUKSI BERSIH)

2.2.1. Dasar Pertimbangan

Iealnya, setiap kegiatan industri berusaha mencegah pencemaran sebelum pencemaran itu terjadi. Kalau pencemaran sudah terjadi, maka upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan sumber masalah dan bukan menanggulangi gejala melalui cara “end of pipe” yang sering mahal biayanya tanpa menyelesaikan permasalahan intinya.

Konsep pencegahan atau pengurangan limbah pada sumbemya antara lain memanfaatkan teknologi bersih (clean technology atau low- and no-waste technologies), yang melandasi program Produksi Bersih (Clean Production). Konsep ini lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan Pengendalian Pencemaran dengan “end-of-pipe“.

lstilah produksi bersih dikenalkan untuk menggambarkan pendekatan baru terhadap permasalahan produksi yang meliputi proses produksi, daur produk dan pola konsumsi, yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tanpa perlu mengganggu atau merusak tatanan lingkungan, tempat berlangsungnya segala kegiatan pembangunan. Dalam berbagai rujukan, istilah bersih dikaitkan dengan berbagai inovasi teknologi, termasuk upaya pencegahan yang terpadu, pengendalian pencemaran, dan bahkan remediasi dan pembersihan (clean-up). Produksi bersih diartikan pula sebagai pendekatan operasional ke arah pengembangan sistem produksi dan konsumsi yang dilandasi oleh suatu pendekatan pencegahan bagi perlindungan lingkungan.

Peningkatan efisiensi proses, produk dan pola konsumsi yang berkaitan dengan penggunaan energi dan bahan merupakan kunci pertama dalam mengoperasionalkan konsep produksi bersih. Langkah operasional ini erat kaitannya dengan upaya mengurangi atau minimisasi limbah. Mengingat limbah merupakan hilangnya materi, sedangkan bahan baku memiliki nilai, maka peningkatan efisiensi secara ekonomi merupakan tindakan penghematan.

Adapun peluang yang dapat digunakan dalam penerapan produksi bersih dapat dikelompokkan pada 5 bagian, yaitu (1) perubahan material masukan; (2) perubahan teknologi; (3) pengukuran tata laksana rumah tangga yang baik, (4) perubahan produk, dan (5) pemanfaatan kembali di lapangan (on-site).

2.2.2. Tujuan Program

Implementasi pendekatan pencegahan pencemaran (minimisasi limbah atau produksi bersih).

2.2.3. Rencana strategis

Secara rinci tujuan program pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran adalah sebagai berikut:

Ekolabel dan standarisasi lingkungan (ISO 14000) telah mulai diuji cobakan oleh berbagai kegiatan industri, khususnya industh dengan komoditas andalan ekspor sehingga dapat bersaing di lingkungan ASEAN.

Pemantapan kemampuan industri memanfaatkan ekolabel dan standarisasi lingkungan dan menambah komoditas untuk meningkatkan daya saing.

2. Kurun waktu (2020) memantapkan ekspor andalan secara global dengan meningkatkan daya saing meialui penerapan ekolabel dan standarisasi lingkungan.

2.2.4. Tahapan Kegiatan

Dalam kurun waktu (2001-2020) kegiatan yang perlu dilaksanakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Meningkatkan informasi tentang proses industri yang efisien, sehingga minimisasi limbah dapat dilaksanakan.
  2. Mengembangkan pemanfaatan instrumen ekonomi dalam upaya penerapan pendekatan minimisasi limbah.

3. Menyempurnakan perundang-undangan, serta peraturan yang mendukung upaya pencegahan pencemaran melalui pendekatan minimisasi limbah.

4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia khususnya di sektor industri agar industri mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran.

5. Mengembangkan lembaga yang mempunyai akreditasi untuk memberi sertifikasi ekolabel dan/atau standarisasi lingkungan.

Kurun waktu (2020) dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan upaya agar industri secara sadar dan sukarela mau menerapkan ekolabel dan standarisasi lingkungan.

2. Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya, dengan cakupan komoditas yang lebih banyak.

2.3. Bidang Program C

PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI, AUDIT DAN NERACA EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

2.3.1. Dasar Pertimbangan

Pertumbuhan ekonomi seyogianya merupakan suatu indikator tingkat kehidupan suatu negara, yang diukur dari perubahan PDB (Produk Domestik Bruto). Apabila PDB suatu negara mengalami kenaikan, maka diartikan bahwa lebih banyak barang dan jasa diproduksikan dalam kurun waktu tertentu, dan dikatakan bahwa setiap individu (orang) juga mengalami perbaikan tingkat kehidupan. Sebaliknya, apabila PDB mengalami penurunan walaupun dalam waktu yang relatif singkat, umumnya para ekonom mengatakan bahwa telah terjadi suatu resesi ekonomi. lndikator lain yang sering digunakan untuk mengetahul gambaran rata-rata tingkat kehidupan masyarakat secara keseluruhan adalah pendapatan per kapita yaitu PDB dibagi oleh jumlah penduduknya.

Ada beberapa masalah terhadap pengukuran kesejahteraan sosial yang menggunakan PDB per kapita:

  1. PDB hanya mengukur transaksi pasar,
  2. Dalam pengukurannya PDB tidak membedakan jenis-jenis barang,
  3. Tidak membedakan pula antara biaya dan manfaat;
  4. Tidak mempertimbangkan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan, dan
  5. Depresiasi lingkungan atau sumberdaya alam tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.

Beberapa indikator telah diusulkan oleh para ahli sebagai alternatif terhadap PDB. Pada awal tahun 1972, Nordhaus dan Tobin menyarankan modifikasi PDB dengan mengurangi biaya pencemaran dan barang-barang kategori “negatif” dari hasil akhir, serta menambahkan jasa-jasa yang tidak dibayarkan seperti kegiatan rumah tangga. Mereka menamakan indikator baru ini sebagai NEW (Net Economic Welfare).

Indikator lain yang juga dikembangkan adalah PQLI (Physical Quality of Life Indicator) yang mempertimbangkan tingkat harapan hidup rata-rata, tingkat kematian bayi, dan tingkat buta aksara dan lainnya.

2.3.2. Tujuan Program

Mengembangan sistem neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan daerah Jawa Timur yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.3.3. Rencana Strategis

1. Mewujudkan Sistem Neraca Ekonomi daerah yang kuat dan terpadu dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan dan sosial yang relevan ke dalam kerangka sistem yang efektif, termasuk mengembangkan “Satellite Systems of Accounts” untuk mengetahui sumber-sumberdaya alam penting.

2. Mewujudkan satu lembaga pemerintah yang mampu menangani dan mengkoordinasi secara langsung lembaga-­lembaga terkait dalam rangka penghitungan neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah.

3. Melaksanakan evaluasi terhadap penghitungan yang ada, khususnya hutan, minyak bumi, gas alam, tanah, dan mineral lainnya, dalam rangka memperslapkan penyusunan penghitungan neraca ekonomi, sumberdaya, alam dan lingkungan hidup daerah.

4. Mewujudkan penghitungan Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup daerah untuk sumberdaya penting lainnya seperti sumberdaya ikan, sumberdaya air, dan sumberdaya mineral.

5. Mewujudkan mekanisme sistem pelaporan tahunan berikut dengan sistem informasi yang handal untuk menunjang pengembangan neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah

6. Mewujudkan kesadaran bagi para perencana pembangunan akan pentingnya penerapan hasil-hasil penghitungan neraca lingkungan hidup daerah demi terciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Mewujudkan suatu sistem penghitungan Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan potensi sumberdaya alam serta lingkungan di daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kalau tujuan ini dapat dicapai maka diharapkan akan:

  1. Terwujud satu mekanisme pengembangan Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Timur.
  2. Terwujud satu buku pedoman Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Timur.

2.3.4. Tahapan Kegiatan

Memperkuat Sistem Neraca Regional (Regional Accounting Systems). Pada tingkat Propinsi Jawa Timur, perlu pemantapan lembaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan penghitungan Neraca Daerah dan terus mengadakan kerjasama dengan instansi yang relevan.

2.4. Bidang Program D

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN GLOBAL DAN STANDARISASINYA

2.4.1. Dasar Pertimbangan

Putaran Uruguay menghasilkan ‘the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations’ pada tanggal 15 Desember 1993 di Marrakesh, Maroko. Ini merupakan perjanjian liberalisasi perdagangan dunia yang paling luas dan signifikan dalam sejarah. lnisiatif Putaran Uruguay pada hakekatnya untuk dua tujuan, yaitu:

Pertama, untuk memperkuat GATT supaya dapat mencegah tekanan-tekanan proteksionistik yang meningkat di negara maju maupun negara sedang berkembang karena resesi global, krisis hutang, dan ketidak seimbangan perdagangan internasional.

Ke dua, untuk memperbaharui GATT dengan memperluas cakupan aturan-aturan (rules) GATT supaya mencakup hal-hal baru dan relevan dalam perdagangan internasional yang sebelumnya tidak termasuk dalam GATT atau belum secara lengkap diatur oleh GATT.

Beberapa hal penting dari hasil-hasil utama Putaran Uruguay dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

  1. Penurunan Hambatan Tarif dan Non-Tarif
  2. Penyempurnaan Beberapa lmplementasi Peraturan GATT: Anti-Dumping, Technical Barriersto Trade, Subsidi dan Countervailing Measure
  3. lsu Baru TRIMS dan TRIPS (Trade Related Investment Measures dan Trade Related Intellectual Proverty Right)
  4. Persetujuan Umum Tarif Jasa (General Agreement on Tariffs and Services,GATS).

Komitmen Indonesia dalam Putaran Uruguay secara garis besar adalah:

  1. Akses Pasar. Indonesia mengikat Bea Masuk sebagian besar pos tarif (95%) pada tingkat 40%. Diharapkan pada tahun 2000 tingkat tarif rata-rata berada antara 0-15% dan pada tahun 2005 produk tekstil sepenuhnya kembali ke sistem GAT
  2. Jasa. Komitmen Indonesia adalah sebatas hal-hal perbankan, asuransi, perhubungan, tenaga ahli dan lain-lain.
  3. TRIPs/TRIMs. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia diberi kesempatan berbenah diri masing-masing 5 tahun untuk TRIPs dan 3 tahun untuk TRIMs.
  4. Rules/WTO. Adanya perbaikan rumusan Anti Dumping dalam Putaran Uruguay dan disepakatinya WTO memberi kepastian bagi produk ekspor negara-nerara berkembang.

Meningkatkan dan memantapkan kerjasama lnternasional guna mengembangkan sistem informasi perdagangan global dan standarisasinya di Jawa Timur.

2.4.3. Rencana Strategis

1. Menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem standarisasi yang efektif dan dapat dipadukan dengan persyaratan perdagangan lainnya.

2. Membantu tercapainya tujuan kerjasama ekonomi globlal dengan melibatkan segenap stakeholder yang relevan.

3. Meminimumkan hambatan perdagangan non-tarif dan menjabarkan ketentuan-­ketentuan hukum perdagangan global yang harus ditaati.

4. Mendorong terwujudnya sistem informasi perdagangan global dan standarisasinya yang dapat diakses oleh segenap pelaku bisnis di Jawa Timur.

2.4.4. Tahapan Kegiatan

  1. Mengembangkan sistem informasi (elektronik) perdagangan global yang dapat diakses oleh segenap stakeholder di Jawa Timur
  2. Membangun benchmarking-systems dengan pusat-pusat perdagangan dunia
  3. Mengembangkan pusat standarisasi produk unggulan Jawa Timur dengan melibatkan secara sinergis segenap stakeholder di Jawa Timur
  4. Menyusun dan menegakkan peraturan perundangan dalam rangka meminimumkan hambatan perdagangan non-tarif.

2.5. Bidang Program E.

SISTEM INFORMASI PRODUK UNGGULAN DAN SISTEM PRODUKSI BERSIH

2.5.1. Dasar Pertimbangan

Kalangan dunia usaha internasional telah mendorong “International Standardization Organization” (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) untuk membentuk “Strategic Advisory Group on the Environment” (SAGE) pada bulan Agustus 1991. Hasil kerja SAGE ini merekomendasikan kepada ISO akan perlunya suatu Technical Committee (TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan suatu seri standar pengelolaan lingkungan yang berlaku secara internasional.

Standar pengelolaan lingkungan ISO 14000 mencakup enam aspek, yaitu:

1. Environmental Management System (EMS).

2. Environmental Auditing (EA).

3. Environmental Labelling (EL).

4. Environmental Performance Evaluation (EPE).

5. Life Cycle Analysis (LCA).

6. Term and Definitions (TD).

Makna ISO 14000 adalah Sistem Pengelolaan Lingkungan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu (support tools) tentang:

1. Pemberian label lingkungan terhadap produk: “Environmental Labelling”, dan

2. Kajian tentang daur hidup produk dari bahan mentah, proses (limbah) hingga pada produk yang tak dapat dimanfaatkan kembali (sampah), ini disebut dengan Life Cycle Assessment.

Beberapa keuntungan dari pelaksanaan Sistem Pengelolaan Lingkungan adalah: (1). Optimisasi penghematan biaya dan efisiensi; (2). Mengurangi risiko lingkungan; (3). Meningkatkan citra organisasi; (4) Meningkatkan kepekaan terhadap perhatian publik; dan (5). Memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Mewujudkan sistem informasi (berbasis elektronik) produk unggulan Jawa Timur yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja promosi dan pemasarannya (domestik, nasional dan global) dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.5.3. Rencana Strategis

  1. Mewujudkan suatu mekanisme pengembangan sistem produksi bersih dalam menghasilkan produk unggulan Jawa Timur.
  2. Mewujudkan suatu pedoman yang efektif untuk mempromosikan produk unggulan Jawa Timur dalam pasar global.

2.5.4. Tahapan Kegiatan

  1. Penyusunan peraturan daerah untuk mendukung penerapan kaidah-kaidah ecolabelling.
  2. Mensosialisasikan dan memfasilitasi penerapan kaidah-kaidah ekolabel oleh stakeholder.
  3. Memfasilitas pengembangan sistem informasi teknologi untuk mendukung penerapan sistem produksi bersih.

Memantapkan penerapan kaidah-kaidah ecolabelling dalam sistem industri produk unggulan daerah.

Daftar Pustaka

Agenda 21 Indonesia. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Maret 1997.

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: